Ultimatum 301 WK Migas Mangkrak, Bahlil: Tak Jalan, Izin Dicabut
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengultimatum 301 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) yang telah menyelesaikan tahap eksplorasi tetapi tak kunjung masuk fase pengembangan dan produksi. Pemerintah memberi peringatan tegas bakal mencabut izin pengelolaan WK migas tersebut jika tak kunjung ada perkembangan.
“Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum. Kalau enggak, kita cabut,” tegas Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga
Langkah tegas ini menjadi bagian strategi besar pemerintah untuk mendongkrak lifting minyak nasional yang dalam 2 dekade terakhir terus mengalami penurunan. Bahlil mengingatkan, pada periode 1996–1997 lifting minyak Indonesia sempat mencapai 1,5 juta–1,6 juta barrel oil per day (BOPD), sementara konsumsi domestik hanya sekitar 510.000 BOPD. Saat itu Indonesia mampu mengekspor sekitar 1 juta barel per hari.
“Mulai dari situ, pascareformasi, ada dokter dari luar negeri yang datang mendiagnosa penyakit Indonesia. Ternyata diagnosanya salah. Apa yang terjadi? Lifting kita turun terus. Baru pada 2025, alhamdulillah lifting kita mencapai target APBN,” sebut Bahlil.
Menurut Bahlil, salah satu akar persoalan adalah kondisi sumur migas nasional yang sudah tua. Dari sekitar 40.000 sumur yang tercatat, hanya sekitar 18.000 yang masih aktif berproduksi. Sisanya merupakan sumur idle yang tidak berfungsi.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, mengoptimalkan sumur-sumur tua melalui kolaborasi dan penerapan teknologi guna meningkatkan recovery rate.
Kedua, sumur-sumur yang tidak dikerjakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan ditawarkan kepada investor lain, baik swasta dalam negeri maupun asing, agar potensi yang ada tidak terus mengendap tanpa kepastian.
Ketiga, pemerintah bersikap tegas terhadap wilayah kerja yang telah mengantongi plan of development (POD) tetapi tak menunjukkan progres signifikan. Bahlil mencontohkan proyek Blok Masela yang dikelola Inpex. Konsesi tersebut telah berjalan selama 26 tahun tanpa realisasi berarti.
“Berkali-kali saya kasih tahu, seperti Inpex di Blok Masela. Begitu surat cinta kita kasih, sekarang sudah mulai jalan. Investasinya sekitar US$ 18 miliar,” katanya.
Baca Juga
Selain fokus pada wilayah kerja besar, pemerintah juga akan mengaktivasi dan melegalkan sekitar 45.000 sumur rakyat yang sebagian telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Langkah ini tidak hanya menambah produksi, tetapi memperluas distribusi manfaat ekonomi ke masyarakat.
“Itu sumber pendapatan yang langsung turun ke rakyat karena kita menahan gini ratio. Jadi uang juga harus berputar di bawah. Jangan sampai ada persepsi bahwa usaha minyak, hulu migas, itu hanya milik pengusaha-pengusaha besar, hanya milik BUMN, dan hanya milik saudara-saudara kita dan investor asing,” ucap Bahlil.