IMA: Pemangkasan Kuota Batu Bara dan Nikel 2026 Berisiko pada Investasi dan Ekspor

JAKARTA, investortrust id – Asosiasi Pertambangan Indonesia-International Minning Association (API–IMA) mengharapkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk 2026, menyusul keputusan menurunkan target produksi nasional untuk kedua komoditas tersebut.

Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250-260 juta ton dari rencana kerja anggaran biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.

Baca Juga

Harita (NCKL) dan Babak Baru Industri Nikel Indonesia Hadapi Era Terkini EV

Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti menyampaikan, penurunan kuota secara signifikan ini akan berpengaruh pada perencanaan jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan investasi, pengelolaan operasional, serta komitmen kontrak penjualan yang telah disusun dengan mempertimbangkan dinamika pasar global. Dampak sosial dan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah, juga perlu menjadi perhatian.

"Pembatasan kuota batu bara juga berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan," ujar Sari dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Sementara itu, pemangkasan kuota nikel berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir di dalam negeri dan rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya.

“Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dilaksanakan melalui proses inklusif dengan melibatkan masukan para pelaku industri, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung,” kata Sari.

Baca Juga

Ketidakpastian RKAB Batu Bara 2026 Bayangi Operasi Perusahaan

Lebih lanjut, Sari menegaskan bahwa IMA dan seluruh anggotanya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan.

Oleh karena itu, IMA berharap terdapat ruang dialog yang konstruktif agar kebijakan kuota produksi batu bara dan nikel 2026 tetap selaras dengan tujuan nasional, tanpa mengabaikan keberlangsungan industri, kepastian usaha, dan daya saing Indonesia di pasar global.