Rekening Turis Asing Wajib Dicek Sebelum ke Bali, Wamenpar: Perlu Dibahas Bersama
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa merespons wacana Pemerintah Provinsi Bali yang tengah mempertimbangkan regulasi untuk mewajibkan wisatawan mancanegara (wisman) atau turis asing mengungkapkan jumlah dana yang dimiliki dalam rekening bank mereka. Menurutnya, usulan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dan belum menjadi kebijakan nasional.
“Nanti ya soal itu, karena tentu kan itu dari Pak Gubernur. Kita perlu bicara dan mendengarkan dari perspektif Pak Gubernur. Jadi itu mungkin nanti ya kita bahas,” ujar Ni Luh saat dimintai tanggapan terkait kemungkinan kebijakan tersebut diterapkan secara nasional di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa Pemprov Bali tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Pariwisata Berkualitas. Salah satu poin yang dipertimbangkan adalah kewajiban wisatawan asing untuk menunjukkan kondisi finansial mereka selama tiga bulan terakhir.
“Kualitas pariwisata salah satunya dilihat dari seberapa banyak uang yang ada dalam tabungan wisatawan selama tiga bulan terakhir,” ujar Koster.
Selain itu, wisman juga akan diminta menyampaikan rencana perjalanan secara rinci, termasuk durasi menginap dan aktivitas yang akan dilakukan selama berada di Bali. Kebijakan ini disebut sebagai upaya untuk mengendalikan arus wisatawan dan mendorong pariwisata berkualitas.
Menurut Koster, kebijakan tersebut sejatinya sejalan dengan praktik yang diterapkan banyak negara tujuan wisata. “Ini untuk memastikan semuanya terkontrol, sama seperti saat kita bepergian ke negara lain, kita tunduk pada kebijakan serupa,” katanya.
Baca Juga
Prabowo Undang Pemimpin Negara dan Pengusaha Global Datang Ke Bali Juni Mendatang, Ada Apa?
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pariwisata belum mengambil sikap apakah kebijakan Pemprov Bali tersebut akan dijadikan acuan nasional. Ni Luh menegaskan pentingnya dialog dan pembahasan lintas pihak sebelum menentukan arah kebijakan.
Pemerintah pusat sendiri saat ini mendorong transformasi sektor pariwisata menuju quality tourism, dengan fokus pada peningkatan kualitas destinasi, pengalaman wisata, dan dampak ekonomi, bukan semata mengejar jumlah kunjungan.