Aceh dan Sumut Alami Kerusakan Infrastruktur Terparah, Ratusan Titik Ditangani Bertahap

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merilis data terbaru mengenai penanganan infrastruktur konektivitas terdampak bencana di Pulau Sumatra. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PU Roy Rizali Anwar menyebut Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) menjadi wilayah dengan kerusakan terparah.

Menurut Roy, Aceh ada 27 titik banjir, 59 titik longsor, 22 titik jembatan rusak dan terputus, serta 3 titik jalan nasional ambles. “Kalau jalan yang paling banyak longsor di Sumut, Aceh. Aceh yang paling banyak, jembatan juga di Aceh,” katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Baca Juga

Prabowo Datang, Dengar, dan Bantu Warga Terdampak Banjir di Padang Pariaman

Sementara di Sumut terdata 20 titik banjir, dengan 16 titik sudah tertangani. Untuk longsor terdapat 113 titik. Dari jumlah itu, 80 titik jalan sudah kembali fungsional dan 30 titik masih belum bisa dilalui karena dalam proses penanganan.

Untuk wilayah Sumatra Barat (Sumbar), lanjut Roy, terdapat 15 titik banjir dan 23 titik yang sudah tertangani. Dia juga mencatat 73 titik longsor, dengan 54 titik telah selesai ditangani, 6 titik masih dalam proses, dan 13 titik belum dapat dilalui. Selain itu, tercatat 23 titik pohon tumbang—21 titik selesai ditangani—serta 5 titik jembatan yang masih dalam proses perbaikan.

Roy menegaskan, seluruh perbaikan dilakukan secara cepat oleh tim balai di daerah. “Balai langsung bergerak. Semua bekerja, lakukan semaksimal mungkin. Apa yang bisa dilakukan. Beberapa set dikerjakan, alat diturunkan,” tegasnya.

Baca Juga

XLSmart (EXCL) Percepat Pemulihan 691 BTS di Sumatra Akibat Banjir dan Longsor

Terkait kebutuhan anggaran, Roy menjelaskan bahwa mekanisme penanganan darurat tidak menunggu pencairan dana untuk memulai pekerjaan. “Kalau untuk penanganan longsor kan biasanya tangani dulu, nanti diaudit baru dibayar. Jadi tidak ada proses yang harus duitnya dulu dikeluarkan,” terang Roy.

Ia menambahkan, kementerian memaksimalkan seluruh sumber daya di lapangan dan melibatkan perusahaan BUMN sektor konstruksi guna mempercepat pekerjaan. “Kita libatkan semua BUMN terkait dengan penanganan jalan dan jembatan agar pelaksanaan bisa terkoordinir dan bisa lebih cepat,” pungkas Roy.