Pemerintah Siapkan 35.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 35.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes) di berbagai daerah. Program ini merupakan hasil kesepakatan antara kedua kementerian untuk memperluas akses hunian layak bagi nakes.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus menyatakan, pemerintah berkomitmen agar tenaga kesehatan, termasuk dokter, dapat memiliki rumah, terutama di daerah penugasan.
“Pertemuan kita hari ini, kami ingin sekali tenaga kesehatan mendapatkan perumahan. Termasuk juga rumah untuk dokter supaya bisa di daerah,” kata Benjamin di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025) malam.
Baca Juga
Benjamin menuturkan, salah satu kendala dalam penempatan tenaga kesehatan di daerah adalah ketiadaan tempat tinggal. Untuk itu, program rumah subsidi diharapkan dapat menjadi solusi. “Kalau konsep rumah subsidi itu harganya sangat murah, sehingga akan membantu mereka yang ditugaskan ke daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kemenkes, Yuli Farianti menambahkan, Kemenkes awalnya mendapat kuota 30.000 unit rumah subsidi. Namun, dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengajukan tambahan 5.000 unit. “Kita dari kuota 30.000, tadi saya senggol Pak Menteri (Maruarar Sirait, Menteri PKP), bagaimana kalau kita buka kuota tidak hanya untuk bidan, perawat, dan kesmas, tapi semua. Kata Pak Menteri, 'Oke',” ucap Yuli.
Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyetujui tambahan kuota menjadi 35.000 unit rumah. “Deal ya Bu. Jadi nanti kita lihat siapa yang tidak siap, itu Menteri Kesehatan atau Menteri Perumahan,” kata Ara, sapaan Maruarar, sembari berkelakar.
Yuli melanjutkan, tenaga kesehatan yang menjadi sasaran program ini mencakup berbagai profesi, seperti tenaga laboratorium, perawat anestesi, dan terapis wicara. “Total ekosistem kesehatan itu 1,9 juta tenaga, dan sekitar 200.000 di antaranya belum memiliki rumah,” tuturnya.
Yuli menambahkan, bentuk hunian yang akan dibangun adalah rumah tapak, seperti proyek sebelumnya di Kendal, Jawa Tengah. “Kemarin sudah pemberian kunci pada akhir April (2025), dan sejauh ini tidak ada kendala. Namun, kami perlu sosialisasi lagi agar semua tenaga kesehatan tahu,” katanya.
Menurut Yuli, saat ini sekitar 2.800 unit rumah sudah mulai dibangun, termasuk yang telah diserahkan di Kendal. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
Baca Juga
BP Tapera Dorong Relaksasi KPR FLPP bagi Debitur dengan Catatan SLIK Ringan
Sebelumnya, Kemenkes dan Kementerian PKP berencana menyalurkan rumah bersubsidi skema kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 30.000 unit ke tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.
Prosesi ini akan berlangsung di 8 titik pada 28 April 2025, mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Aceh, Papua, dan Sumatera Utara.