Kementerian PU Targetkan Pembangunan Irigasi 6 Km di Sumsel Rampung Akhir 2025
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 6.098 meter atau 6 kilometer (km) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan (Sumsel), dapat rampung pada akhir 2025.
“Infrastruktur tersebut akan mengairi sekitar 8.254 hektare lahan pertanian dan menjadi bagian dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) berbasis padat karya tunai,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo dalam keterangan resmi, dikutip Senin (3/11/2025).
Dia menambahkan, program P3TGAI menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembangunan infrastruktur irigasi di tingkat desa.
“Melalui program padat karya ini, kita tidak hanya membangun saluran irigasi, tetapi membuka lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi lokal, dan memperkuat kemandirian petani dalam mengelola sumber daya air,” tambah Dody.
Baca Juga
Reformasi Pupuk hingga Irigasi, Prabowo Tegaskan Arah Swasembada Pangan
Adapun, pada tahap pertama 2025, proyek P3TGAI di Kabupaten OKI dilaksanakan oleh 59 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang tersebar di empat kecamatan atau 29 desa. “Program ini melibatkan masyarakat setempat secara langsung, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengelolaan pasca pembangunan,” jelas Dody.
Di kesempatan lain, Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat KM. Arsyad meninjau kegiatan P3TGAI di Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program tersebut. “Dari hasil kunjungan, terlihat masyarakat sudah berperan aktif melalui musyawarah desa dan pelaksanaan langsung di lapangan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan benar-benar dari, oleh, dan untuk masyarakat,” tandas Arsyad.
Ketua P3A Desa Cahya Maju, Hanifah (43), menyampaikan bahwa pembangunan saluran irigasi membawa dampak signifikan bagi petani. Indeks pertanaman (IP) di desanya meningkat dari 100 menjadi 200 hingga 300 setelah irigasi tersier berfungsi optimal. “Dahulu kami hanya bisa menanam sekali setahun, sekarang bisa dua sampai tiga kali. Lahan seluas 35 hektare kini terairi dengan baik, hasil panen pun meningkat,” tutur Hanifah.
Sebelumnya, Menteri PU mengungkap kendala utama pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Menurut Dody, pelaksanaan program irigasi di berbagai daerah terkendala data yang belum akurat dan masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.
“Fokus kita adalah irigasi. Alhamdulillah Pak Presiden sudah punya pemahaman bahwa irigasi itu memang masalah yang utama,” kata Dody beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Ia menjelaskan, selama ini pengelolaan jaringan irigasi terfragmentasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat hanya menangani irigasi nasional, sementara irigasi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Yang di luar irigasi nasional, kita tidak pernah bisa menyentuh sama sekali, karena dianggap sudah direhabilitasi atau direkonstruksi oleh bupati, wali kota, atau gubernur,” jelas Dody.
Setelah inpres itu diterbitkan, lanjut Dody, pihaknya melakukan pengecekan ke seluruh daerah dan menemukan banyak ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan. “Kita agak kagok karena ternyata datanya tidak ada. Kita dikasih data sama pemerintah daerah, tetapi ketika dicek ke lapangan, sering kali tumpang tindih atau irigasinya sudah tidak ada lagi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal itu, Kementerian PU menjalankan dua pekerjaan secara bersamaan, yaitu pendataan dan renovasi jaringan irigasi daerah. “Tahun ini kita merenovasi irigasi-irigasi daerah sambil mendata, karena datanya ada dan tiada,” pungkas Dody.