350 Persil Lahan Tanjung Banon Dikebut, Target Rampung November 2025
Poin Penting
|
BEKASI, investortrust.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) tengah mempercepat pekerjaan pematangan lahan sebanyak 350 persil di Kawasan Tanjung Banon dengan target rampung pada akhir November 2025.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana menyatakan, pekerjaan di kawasan tersebut meliputi land development serta pembangunan sejumlah fasilitas umum.
“Tanjung Banon total yang kita siapkan dari Kementerian PU Cipta Karya itu adalah land development sama beberapa fasilitas umum seperti puskesmas, ruang terbuka hijau (RTH). Insyaallah selesai di akhir November 2025 untuk jumlah rumah 350 persil,” ungkap Dewi di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Dewi menambahkan, dari total 350 persil, sebanyak 250 persil telah selesai dikerjakan. Sisa 100 persil ditargetkan tuntas pada akhir November mendatang.
“Jumlah persil yang kami siapkan sekarang ini sudah 250 persil. Insyaallah 100-nya lagi kita selesaikan di akhir November (2025),” terangnya.
Menurut Dewi, pihaknya hanya menangani tahap pematangan lahan, sedangkan pembangunan rumah dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi. “Sekarang Kementerian Transmigrasi sudah mulai masuk untuk pembangunan rumah yang targetnya 100 rumah dulu,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 401,24 miliar untuk program penataan kawasan permukiman tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, penataan kawasan permukiman tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” kata Dody beberapa waktu lalu.
Dikatakan Dody, pelaksanaan program penataan kawasan dilakukan secara kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat agar hasilnya tepat sasaran. “Kami ingin memastikan pembangunan ini tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” tambahnya.
Sepanjang tahun ini, Kementerian PU melaksanakan tujuh proyek prioritas penataan kawasan permukiman di berbagai daerah dengan total investasi Rp 401,24 miliar. Salah satu proyek besar berada di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan nilai investasi Rp 36,98 miliar.
“Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU menata jalan lingkungan, memperbaiki drainase, membangun plaza penyambut dan pelataran balai adat, serta memperindah kawasan melalui lansekap dan karya seni. Program ini diharapkan memperkuat daya tarik wisata sejarah Melayu di kawasan cagar budaya tersebut,” jelas Dody.
Proyek lainnya adalah Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari di Sumatra Utara dengan anggaran Rp 18,89 miliar, yang difokuskan pada pengendalian banjir rob dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir melalui normalisasi drainase, pembangunan reservoir air minum, serta penyediaan ruang terbuka publik.
Sementara itu, lanjut Dody, penataan Kawasan Tanjung Banun di Kota Batam menyerap anggaran Rp 164,78 miliar. Program ini menjadi bagian dari penanganan relokasi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City, dengan pembangunan infrastruktur dasar seluas 36,77 hektare (ha) yang mencakup jalan lingkungan, penerangan jalan umum, jaringan air bersih, TPS-3R, ruang publik, serta Puskesmas pembantu.
“Kami juga membangun Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang di Sulawesi Utara dengan nilai pekerjaan Rp 115,92 miliar. Di atas lahan 11,85 hektare, pemerintah membangun 287 unit hunian tetap, fasilitas sosial, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, dan lapangan serbaguna bagi masyarakat terdampak bencana,” papar Dody.
Lebih lanjut, penataan kawasan di Bahodopi, Kabupaten Morowali senilai Rp 30 miliar dan Lelilef Waibulan, Kabupaten Halmahera Tengah (Rp 30 miliar) diarahkan untuk mendukung kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, ruang publik, dan sentra UMKM.
Di sisi lain, Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan di Kota Cirebon menghabiskan anggaran Rp 4,67 miliar dengan kegiatan peningkatan stabilitas tanah menggunakan teknologi Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) serta perbaikan pedestrian kawasan. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Dody turut menegaskan, program penataan kawasan permukiman merupakan langkah strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional.
“Prinsipnya, pembangunan ini berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup rakyat,” pungkasnya.