1 Tahun Prabowo-Gibran, Menko Perekonomian Paparkan PR Danantara
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah capaian ekonomi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah capaian tersebut, Airlangga mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menggenjot perekonomian.
Salah satu pekerjaan rumah Danantara yaitu menggenjot sektor ekonomi digital. Alasan Airlangga, industri ekonomi digital Tanah Air telah berkembang pesat yang terlihat dari pengguna QRIS yang sudah mencapai 56 juta.
"Jadi kita mempunyai resilience. Jangan khawatir di bidang digital ini kita kalah. Kita di digital ini sangat menguasai," ujar Airlangga di acara Metro TV News, 1 Tahun Pemerimtahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Airlangga mengeklaim ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 150 miliar dan tak begitu terdampak pengenaan tarif akibat perang dagang.
"Yang juga mendukung salah satu tanda-tanda perkembangan ekonomi digital adalah bisnis logistik dan warehouse yang tumbuhnya 8%" kata dia.
Contoh ini, kata Airlangga, membuat Danantara sangat memungkinan untuk berinvestasi di sektor serupa.
Selain ekonomi digital, Airlangga juga mengingatkan peran investasi dan ekspor-impor. Sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, Airlangga mengatakan Prabowo ingin mendorong perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Itu punya potensi lebih besar. Karena Vietnam sendiri kawasan ekonomi khususnya sudah mencapai 1 juta hektare. Nah ini PR bagi Danantara juga," ujar dia.
Airlangga menjelaskan peran Danantara, di dalamnya ada tugas untuk mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri. "Dan memang selama ini kawasan industri yang dimiliki pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan yang dimiliki oleh swasta," ucap dia.
Masih menurut Airlangga, pemerintah tidak puas dengan berbagai capaian tersebut. Untuk itu, pemerintah terus melakukan reformasi struktural dalam bentuk deregulasi dalam perizinan investasi.