Belanja BGN Baru 16,9% per September 2025, Paling Lambat di antara K/L Lain
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan realisasi sejumlah kementerian/lembaga (K/L) per 30 September 2025. Menurut data, realisasi belanja K/L per 30 September 2025 mencapai Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari pagu sebesar Rp 1.275,6 triliun.
“Beberapa K/L dengan anggaran besar, kita noted, penyerapannya masih di bawah 50%” kata Suahasil, saat konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Suahasil menjelaskan tiga kementerian yang mengalami penyerapan di bawah 50% yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
“BGN per tanggal 30 September lalu (serapannya) adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di bawah 32,8%” ujar dia.
Baca Juga
Suahasil meminta K/L yang memiliki anggaran besar namun realisasinya terbatas untuk segera mengoptimalisasi belanja, percepatan pelaksanaan, dan proyek. Termasuk juga mempercepat pengadaan barang dan jasa.
“Namun tetap melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal dan tata kelola dengan memperhatikan efisiensi dan menginventarisir kendala untuk mitigasi,” jelas dia.
Dua lembaga negara dengan anggaran besar yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah merealisasikan belanja di atas 60%. Polri telah membelanjakan Rp 103 triliun atau 74,3% dari pagu belanja sebesar Rp 138,5 triliun. Sedangkan Kemenhan telah membelanjakan Rp 167,1 triliun atau 67,5% dari pagu sebesar Rp 247,5 triliun.
Dua K/L yang masih berada di bawah batas realisasi 60% yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kejaksaan RI. Kemenhub baru merealiasikan 58,8% dari pagu sebesar Rp 23,1 triliun atau sekitar Rp 13,6 triliun. Adapun Kejaksaan RI telah berbelanja sebesar Rp 13,4 triliun atau 55,8% dari pagu sebesar Rp 24 triliun.
Belanja Kementerian Keuangan menorehkan angka sebesar 88,3% dari pagu sebesar Rp 71,5 triliun atau Rp 63,1 triliun.

