Dorong Digitalisasi AI, Luhut Sebut Perizinan Medis Kini Bisa Lebih Cepat
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mempercepat transformasi pelayanan publik, termasuk perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
“Investasi digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan mudah diakses,” ujar Luhut dalam acara penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Luhut mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Menurutnya, gangguan pasokan obat saat India menerapkan lockdown menjadi momen krusial untuk mendorong kemandirian industri kesehatan.
Baca Juga
Total Anggaran Kesehatan Indonesia Turun Tipis Jadi Rp 128,5 Triliun pada 2026
“Saat India lockdown, kita bahkan kesulitan mendapat paracetamol. Dari situ saya bertekad, minimal 60-70% kebutuhan kesehatan harus dipenuhi industri dalam negeri,” jelasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi memberi pemerintah kemampuan mengambil kebijakan yang seimbang antara kesehatan dan ekonomi. “Digitalisasi membuat kita berani tidak melakukan lockdown total, karena kita punya data real-time pergerakan penduduk. Itu menyelamatkan ekonomi sekaligus kesehatan,” tegasnya.
Menurut Luhut, sistem pemerintahan digital akan semakin diperkuat dengan dukungan AI. Teknologi ini dinilai mampu membaca seluruh data pemerintahan, menekan potensi penyimpangan, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan kualitas keputusan presiden. “AI mampu membaca seluruh data pemerintahan, menekan potensi penyimpangan, mempercepat perizinan, dan memberikan dasar keputusan presiden yang lebih akurat,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Kabupaten Banyuwangi akan menjadi lokasi percontohan integrasi sistem digital sebelum diterapkan secara nasional. Luhut menargetkan peluncuran sistem di 514 kabupaten/kota mulai Januari 2026. “Jika uji coba berhasil, Januari tahun depan sistem ini akan diluncurkan di 514 kabupaten/kota,” katanya.
Baca Juga
Genjot Literasi Kesehatan Masyarakat, VIVA Apotek Hadir di Wellfest 2025
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang telah memulai integrasi layanan perizinan tenaga medis melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional. Luhut optimistis dalam 3 tahun mendatang, sistem ini dapat berfungsi secara penuh di seluruh Indonesia.
Menutup sambutannya, Luhut menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Kalau kita bersatu padu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. AI akan membawa efisiensi, efektivitas, dan akurasi data untuk pelayanan publik yang lebih baik bagi bangsa,” pungkasnya.