'Fit and Proper Test' BPH Migas, 'Big Data' dan 'IoT' Jadi Kunci Distribusi BBM Bersubsidi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan, proses fit and proper test calon anggota komite BPH Migas kali ini harus mampu menghasilkan figur-figur visioner dan progresif yang memiliki komitmen kuat terhadap ketahanan energi nasional, modernisasi tata kelola migas, dan transparansi pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia melaui big data dan internet of things (IoT).
Menurut Bambang, Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi. Di satu sisi, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi. Sedangkan di sisi lain, pemerintah tengah mendorong transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) serta menghadapi fluktuasi harga minyak dunia yang memengaruhi stabilitas pasokan energi.
Kondisi ini menurutnya, menuntut BPH Migas untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan distribusi BBM, terutama yang bersubsidi, agar penyalurannya tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.
Baca Juga
Stok BBM di SPBU Shell "Menghilang", ESDM Koordinasi dengan BPH Migas
“Ke depan, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Diperlukan transformasi digital yang menyeluruh. Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” kata Bambang dalam fit and proper test calon ketua dan anggota komite BPH Migas di gedung parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Bambang menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, integrasi data antara BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu diwujudkan dalam bentuk dashboard digital publik yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penyaluran energi secara transparan dan akuntabel.
“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi bersih dan berkeadilan,” ujar dia.
Selain itu, dia mendorong Komite BPH Migas yang baru untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi erat antara BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai sangat penting untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan di lapangan serta menjamin energi bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
Baca Juga
Bambang menyatakan Komisi XII DPR akan mengawal proses fit and proper test ini agar menghasilkan Komite BPH Migas yang profesional, inovatif, dan konsen terhadap modernisasi pengawasan distribusi energi di era digital.
“Kita ingin komite BPH Migas yang terpilih punya visi besar, berani melakukan terobosan, dan mendukung agenda ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih,” ujar anggota DPR dari Fraksi Parta Golkar tersebut.