Menteri Ara Sebut Langkah BCA Bisa Jadi 'Role Model' Bank Swasta Dukung KPR Subsidi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi inisiatif PT Bank Central Swasta Tbk (BBCA) atas rencananya untuk menebar kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Saya sangat senang, kenapa? Berarti makin banyak yang membantu sektor perumahan. Mudah-mudahan bisa diikuti bank swasta lainnya,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, saat ditemui di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga
Lelang 73 Hektare Lahan Permukiman MBR Masuki Tahap Finalisasi
Sebelumnya, BCA akan menyalurkan kredit rumah subsidi bagi MBR dengan skema mirip KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hal ini disampaikan Presiden Direktur BCA, Gregory Hendra Lembong, pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (25/8/2025).
"Kami akan selalu support program yang bantu MBR. Jadi, kami juga siap memberikan subsidi langsung dari BCA. Perlakuannya semua sama, suku bunga, down payment, jangka waktu pinjaman (tenor) 20 tahun semua sama," ungkap Hendra kepada wartawan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai langkah ini merupakan terobosan baru dalam pembiayaan perumahan. “Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pihak swasta secara sukarela ikut menanggung subsidi pembiayaan perumahan,” ujar dia.
Baca Juga
Pada kesempatan lain, Menteri Ara menargetkan bank swasta selain PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), yaitu PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) dan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC).
"Kita sudah mulai masuk ke market, dan Pak James (Chairman Lippo Group James Riady) dengan (Bank) Nobu juga sudah siap, (Bank) Artha Graha juga sudah siap ya. Banyak bank-bank swasta sudah mulai masuk,'' kata Ara dalam rapat koordinasi strategi pencapaian target pembiayaan FLPP tahun 2025 di Kantor DJKN Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/5/2025) lalu.