Wamenkomdigi Soroti Kesenjangan Talenta Digital dan Minimnya R&D AI di Indonesia

YOGYAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi kecerdasan artifisial (AI). 

Untuk mencapai kedaulatan digital, Indonesia perlu membangun ekosistem nasional AI yang kuat, mulai dari regulasi, riset dan pengembangan (R&D), kapasitas komputasi, hingga penciptaan talenta digital unggul.

“Salah satu jalan menuju kedaulatan digital adalah dengan menyusun regulasi AI yang berpijak pada konteks global. Atlas of AI itu harus jadi pedoman untuk membuat regulasi AI di Indonesia, kalau kita mau teknologi yang berdaulat,” ujar Nezar dalam keterangan resmi, Senin (30/6/2025).

Nezar menyoroti kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang sangat strategis untuk industri chip dan komputasi global, namun belum dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi besar dalam ekosistem AI dunia.

“Kita punya banyak critical minerals, tapi belum ada desain besar untuk mengorganisir agar kita bisa bargaining dengan pusat-pusat AI dunia,” ujarnya.

Mantan jurnalis senior itu menambahkan, minimnya anggaran riset menjadi hambatan besar. Saat ini, Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk R&D, angka yang jauh dari cukup untuk mendukung ambisi AI nasional.

Baca Juga

Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Ekosistem Semikonduktor dan Artificial Intelligence

“Nah, tanpa R&D yang memadai, kita akan sulit mengembangkan AI yang berdaulat dan sesuai dengan nilai-nilai kita. Kita butuh infrastruktur komputasi yang mumpuni. Sayangnya, ini semua masih dalam tahap perencanaan,” jelasnya.

Menurut Nezar, foundation model AI yang dikembangkan negara-negara besar seperti AS membawa nilai-nilai Barat yang dapat memunculkan bias, stereotip, bahkan diskriminasi dalam penggunaannya di negara-negara lain.

“AI itu membawa nilai dari data pelatihannya. Kalau pondasinya dari Barat, maka kepentingan dan cara pandang Barat akan membonceng juga. Ini tantangan serius buat kita,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia diproyeksikan membutuhkan lebih dari 12 juta talenta digital pada 2030, sementara saat ini masih kekurangan sekitar 2,7 juta. Kesenjangan talenta digital ini di nilainya sebagai salah satu tantangan utama transformasi digital nasional.

“Talenta digital ini proyek nomor satu. Infrastruktur mungkin terbatas, tapi kalau SDM-nya berkualitas dan kreatif, mereka bisa menaklukkan keterbatasan itu. China dan India sudah membuktikannya,” jelas Nezar.

Ia menekankan bahwa transformasi digital tidak bisa dilihat secara sektoral, melainkan sebagai satu ekosistem utuh yang saling terkait dari keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan nilai-nilai lokal.

“Tidak boleh kita abaikan satu elemen pun karena dia akan merusak keseluruhan ekosistem. Harus kita bangun dengan pendekatan terintegrasi,” tutupnya.