Rencana RI Alihkan Impor Minyak ke AS Bisa Timbulkan Masalah Baru

JAKARTA, investortrust.id - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai, rencana pemerintah untuk menghentikan impor minyak mentah (crude oil) dan BBM dari Singapura untuk kemudian beralih ke Amerika Serikat (AS) berpotensi menimbulkan masalah baru.

Dia tidak memungkiri bahwa pengalihan ekspor ini merupakan bagian dari negosiasi Indonesia dengan AS untuk menekan defisit neraca perdagangan, sehingga tarif ekspor Indonesia yang ditetapkan 32% dapat diturunkan. Meski begitu, dia mengingatkan pemerintah soal sejumlah masalah yang bisa muncul.

“Pengalihan impor minyak ke AS memang akan mengatasi masalah defisit neraca perdagangan, namun berpotensi menimbulkan masalah baru bagi Indonesia. Impor minyak mentah dari AS belum tentu sesuai dengan kilang minyak Pertamina untuk menghasilkan BBM,” kata Fahmy Radhi kepada Investortrust, Selasa (13/5/2025).

Fahmy menerangkan bahwa AS belum tentu mampu menyediakan impor Pertalite, yang mana harus melalui proses blending terlebih dahulu, karena produk tersebut tidak dijual di AS. Selain itu, harga impor dari AS juga bisa jadi lebih mahal ketimbang Singapura.

“Harga impor minyak mentah mestinya lebih mahal ketimbang harga minyak di Singapura karena biaya logistik lebih mahal. Mafia migas yang selama ini memburu rente impor BBM dari Singapura pasti akan melakukan upaya penghalangan pengalihan impor dari Singapura ke AS,” papar dia.

Baca Juga

Pemerintah Masih Negosiasi dengan AS soal Tambahan Kuota Impor Minyak dan LPG, Ini 'Update'-nya

Sebelum ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia mengusulkan peningkatan impor energi dari AS hingga US$ 10 miliar, termasuk pembelian minyak mentah, BBM, dan liquefied petroleum gas (LPG).

“Kalau Bahlil memaksakan untuk tetap mengalihkan impor minyak dari Singapura ke AS, pemerintah harus memastikan bahwa spesifikasi minyak mentah sesuai dengan kilang Pertamina dan AS bisa melakukan blending untuk menghasilkan Pertalite,” tegas Fahmy.

Bukan hanya itu, harga impor AS juga minimal harus sama dengan harga impor dari Singapura. Menurutnya, pemerintah harus bertekad untuk membrantas mafia migas yang akan menghalangi pengalihan impor dari Singapura ke AS.

“Tanpa berbagai upaya tersebut, kebijakan alihkan impor minyak akan mengatasi defisit neraca perdagangan AS, tetapi juga akan menimbulkan masalah baru. Kebijakan Pemerintah seharusnya mengatasi maslah tanpa menimbulkan masalah baru ” ucap Fahmy.