Kawasan Yudikatif-Legislatif IKN Mulai Dilelang Mei 2025
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan melelang kawasan yudikatif dan legislatif di IKN setelah lelang proyek jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) hingga Sepaku pada Mei 2025 mendatang.
''Nanti yang ekosistem yudisial dan legislatif, ini akan kita tenderkan setelah penandatangan kontrak yang ini (jalan KIPP 1A hingga Sepaku) di pertengahan Mei (2025), setelah itu perlu kita tenderkan lagi (kawasan yudikatif dan legislatif)," kata Basuki saat virtual meeting dengan media dan Indonesia Diaspora Network Global, Rabu (23/4/2025).
Baca Juga
Pembangunan IKN Tetap Berjalan, Investor China – Malaysia Kucurkan Dana Rp 132 Triliun
Basuki memastikan, sudah ada kepastian anggaran untuk pembangunan IKN dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun dari anggaran tambahan. Menurutnya, OIKN mendapatkan tambahan Rp 8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.
Sementara, anggaran yang sudah difinalkan DIPA mencapai Rp 5,4 triliun. Adapun Rp 3,4 triliun dari Rp 5,4 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan jalan di KIPP dan penataan kawasan Sepaku.
"Ini pekerjaannya kan harus banyak. Kalau sekaligus nanti enggak ketanganan malah waktunya kebuang-buang. Jadi kita tahapannya begitu, sehingga ini sudah ada juga anggarannya, kita sudah proses juga DIPA-nya, sambil nanti kita melelangkan," terang Basuki.
OIKN memastikan pembangunan ibu kota baru tetap berjalan karena telah mengantongi proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp 132 triliun.
“Jadi dengan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, ada beberapa kegiatan yang sedang kita proses, totalnya adalah Rp 132 triliun. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga ada dari Malaysia-IJM, dan dari China-China Harbour Engineering Company,” ungkap Basuki beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Desain Taman Safari yang Dibangun Boy Thohir di IKN Bakal Dipresentasikan ke Prabowo
Adapun konsorsium antara China-Malaysia akan fokus pada proyek jalan, multi-utility tunnel (MUT), hingga kawasan hunian buat masyarakat IKN. “Jadi semua totalnya Rp 132 triliun untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT-nya, hunian, baik itu hunian apartemen maupun hunian landing (tapak),” tutur Basuki
Sementara itu, lanjut Basuki, OIKN akan mengurus proyek akses jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, 1B, dan 1C pada pertengahan Mei 2025 dengan anggaran sebesar Rp 3,4 triliun.
“Termasuk yang lain-lain, seperti penataan kawasan Sepaku agar tidak menjadi kumuh, kita sudah mulai tendernya dan akan dilaksanakan pada 2025 tahap pertama,” imbuh dia.
