Begini Strategi Kemenko Pangan Capai Swasembada di 2027
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan memaparkan, sejumlah strategi untuk mengejar swasembada pangan di tahun 2027 sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Mulanya, disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti, produktivitas pangan Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan oleh dua negara Asia, yakni Vietnam dan China.
''Produktivitas kita di Indonesia masih di bawah, dibandingkan dengan China dan juga Vietnam. Karena kita produktivitasnya masih 5,29 ton per hektare, sedangkan Vietnam itu 6,1 (hektare) dan China 6,5 ton per hektare,'' papar dia dalam acara FGD Investortrust: Memperkuat Basis Pangan Lokal, Memacu Pertumbuhan Ekonomi 8% di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Dia menambahkan, keterbatasan lahan dan impor beras juga menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
''Kemudian kita juga tahu mayoritas petani Indonesia memiliki kurang dari 0,5 hektare (lahan). Kita juga tahu impor beras Indonesia (tahun 2023) meningkat dibandingkan di tahun 2022, sudah sampai 613%,'' ungkap Widiastuti.
Alhasil, Kemenko Pangan menawarkan beberapa strategi yang diharapkan dapat menggapai Astacita swasembada pangan di 2027 mendatang.
''Kita juga tahu, usulan dukungan kebijakan untuk swasembada pangan ini karena harus ada satu hulu-hilir, satu komando, berarti ada sisi koordinasi dan pengendalian dari semua kementerian/lembaga yang terkait. Kemudian adanya kebijakan pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Ada percepatan Amdal di lingkungan melalui Kementerian LHK,'' kata Widiastuti.
''Lalu, bendungan ini bagian dari irigasi, lalu kemudian untuk dukungan Dikti dan Dasmen untuk petani milenial. Lalu, peneliti dikembalikan ke Kementerian Pertanian. Kemudian, penyuluh dalam satu komando di Kementerian tadi melalui Instruksi Presiden, dan kepemilikan lahan ini terkait di ATR/BPN karena ada luasan atau buka lahannya,'' sambung dia.
Strategi selanjutnya, menurut Widiastuti, adanya perluasan akses pembiayaan yang selama ini dinilai sangat terbatas bagi para pelaku budi daya pertanian.
''Karena selama ini KUR (kredit usaha rakyat) hanya dimanfaatkan sebagian dari petani atau (petani) masih mempunyai kesulitan. Jadi, akses pembiayaan ini juga kita support untuk bagaimana menyelesaikan, supaya petani tidak tergantung kepada para 'tengkulak' atau rentenir dan lainnya,'' ucap dia.
Adapun strategi lanjutan dari pemerintah, di antaranya revitalisasi bendungan dan jaringan irigasi, hingga penerapan teknologi canggih.
''Kita juga butuh support terkait revitalisasi bendungan dan irigasi, kemudian membangun kemitraan petani untuk menyelesaikan akses-akses pendanaan dan lainnya, kemudian satu kendali atau satu komando ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Kemudian juga untuk penguatan infrastruktur, implementasi bibit unggul, dan teknologi digital,'' tutur Widiastuti.
Baca Juga
Kemenkop dan Kadin Sinkronisasi Pengembangan Pabrik Pakan Ternak untuk Wujudkan Swasembada Pangan
Berdasarkan catatan investortrust.id, pemerintah tengah berupaya menambahkan luas tanam sekitar 2,3 juta hektare (ha) di 2025 mendatang. Hal ini merupakan program kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk percepatan pencapaian swasembada pangan melalui dukungan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA).
Direktur Jenderal SDA Kementerian PU, Bob Arthur Lombogia menyebutkan, pihaknya akan melakukan peningkatan luas tanam melalui optimalisasi indeks pertanaman (IP) salah satunya dengan penyediaan air irigasi dari bendungan eksisting dengan target seluas 8.994 ha di 2025 mendatang.
Tidak hanya itu, lanjut dia, peningkatan luas tanam yang dilakukan di daerah irigasi (DI) dari bendungan baru juga ditargetkan seluas 222.717 ha, rehabilitasi DI yang dikelola pemerintah pusat (74.778 ha), rehabilitasi DI Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus (43.975 ha), rehabilitasi DI desa/masyarakat melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) seluas 133.100 ha.