Asosiasi Makanan dan Minuman Masih Pantau Potensi Kebijakan Proteksionisme Donald Trump
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman masih menunggu kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump sebagai presiden terpilih.
Adhi menjelaskan, Donald Trump belum tentu menerapkan pendekatan proteksionisme yang mementingkan ekonomi domestik Amerika Serikat (AS). Penerapan proteksionisme di Amerika Serikat kerap tecermin lewat pengenaan bea masuk yang lebih tinggi kepada negara-negara pengekspor ke Amerika Serikat. Khususnya bagi negara-negara yang menikmati surpulus perdagangan atas Amerika Serikat, termasuk Indonesia.
Jika kebijakan pro proteksionisme oleh Trump saat ebrkuasa nanti benar diberlakukan, tentunya akan berdampak pada produsen maupun eksportir Indonesia yang menyasar Amerika Serikat sebagai pasar.
"Kita lihat dulu kebijakan seperti apa. Belum pasti ada kenaikan (bea masuk)," kata Adhi kepada Investortrust.id, Sabtu (16/11/2024).
Namun diakui Adhi, sewaktu Donald Trump memimpin Amerika Serikat pada 2017 lalu, pembahasan mengenai pengenaan bea masuk untuk produk dari negara lain ke AS sempat dilakukan.
Baca Juga
Asosiasi Tekstil Beberkan Dampak Buruk Proteksionisme Trump bagi Industri RI
Kendati demikian, Adhi mengungkapkan saat itu Donald Trump tetap menerapkan generalized system of preferences (GSP), atau stimulus perdagangan berupa pembebasan bea masuk kepada Indonesia.
"Karena dulu waktu Trump, hal ini pernah menjadi bahan pembahasan. Namun pemerintah Trump tetap memberikan GSP dan lain-lain ke Indonesia, khususnya untuk agro dan pangan," terangnya.
"Karena prinsipnya apa yang diekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah komplementer (penunjang)," tuturnya.
Sekadar informasi, selama periode Januari-Oktober 2024, Indonesia membukukan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 13,55 miliar. Surplus ini disumbang oleh nilai ekspor yang tercatat sebesar US$ 21,5 miliar dengan impor sebesar US$ 7,96 miliar.
“Ini didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesoris rajutan, dan alas kaki,” ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di kantornya, Jakarta, Jumat (15/11/2024).