Program Bersih-Bersih, Erick Thohir Mau Kumpulkan Seluruh Direksi dan Komisaris BUMN

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh direksi dan komisaris perusahaan pelat merah terkait dengan program bersih-bersih BUMN yang sudah dijalankan oleh kementeriannya.

Menurut Erick, para direksi dan komisaris BUMN dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan dari Badan Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang baru dibentuk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPPIK Aries Mardyanto akan memberikan paparan mengenai fungsi pengendalian pembangunan dan investigasi khusus.

Erick menyebut program bersih-bersih BUMN yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus dilanjutkan. Investigasi juga akan diperluas untuk memastikan tidak adanya penyelewengan yang merugikan negara.

"Kami mengakui bahwa kita harus terus memperbaiki. Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan menjadi fokus utama, terutama setelah adanya kasus-kasus seperti Asabri, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia. Di periode kedua ini, program bersih-bersih BUMN juga harus dijalankan dengan serius," katanya di kantor Kementerian BUMN pada Jumat (8/11/2024).

Baca Juga

Erick Thohir Gandeng BPPIK untuk Bersih-Bersih BUMN, Ini Terobosannya

Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan BUMN adalah prioritas pemerintahan Prabowo. Kementerian BUMN akan terus mengupayakan agar tidak ada lagi BUMN dalam kondisi sakit atau mengalami kerugian.

"Efisiensi harus dipangkas, hampir 30% seperti yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Dari 114 BUMN, kini hanya tersisa 47 BUMN yang berfungsi dengan sehat, di mana 40 di antaranya dalam kondisi baik dan 7 BUMN masih dalam restrukturisasi," tuturnya
 
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu mengungkapkan bahwa BPPIK akan mengawal seluruh proyek dan proses pembangunan yang dilakukan oleh BUMN.

Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang. Eruck menyebut untuk mengejar target tersebut tak hanya mengandalkan program, tetapi juga harus memperhatikan efisiensi dan integritas.

"Jadi saya siap, saya membuka tentu pintu selebar-lebarnya karena kita yakin, kita bisa maju ke depan, itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," pungkasnya.

Baca Juga

BPPIK Jadi Senjata Prabowo Kawal Proyek dan Program Pemerintahannya

Sebagai catatan, peran BPPIK berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan audit atau pengawasan lintas sektor. Fokus tugas BPKP pada pengawasan aspek keuangan dan manajemen proyek, memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Berbeda tugas pula dengan Kantor Staf Presiden (KSP). KSP berperan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik, dinamika politik, dan koordinasi lintas sektor. BPPIK berperan mencari sumber masalah bertugas menyelesaikan masalah teknis dan operasional di lapangan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik seperti infrastruktur.

BPPIK fokus pada masalah-masalah yang muncul dalam tahap pelaksanaan fisik proyek pembangunan, termasuk permasalahan terkait waktu, kualitas, dan sumber daya, baik teknis maupun operasional.