Begini Jurus Menteri Ara Buat Rumah bagi Rakyat Kecil
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait tengah menggodok perencanaan untuk membangun rumah layak huni bagi rakyat kecil melalui program tiga juta rumah setahun yang dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan investortrust.id, Menteri PKP bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Iwan Suprijanto telah bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membahas sejumlah variabel penting dalam pengadaan hunian, mulai dari skema pembiayaan hingga pemanfaatan aset lahan milik perusahaan pelat merah.
"Hari ini kami mensinergikan dengan BUMN, salah satunya dengan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk). Besok malam kami akan bertemu (BTN) untuk membahas apakah pajak atau variabel pembiayaan pembangunan rumah untuk rakyat yang lainnya kami upayakan bisa dikurangi sehingga berdampak terhadap penurunan harga rumah untuk rakyat," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.
Ara memaparkan, ada tiga variabel penting yang berperan dalam penurunan harga rumah untuk rakyat kecil dan membutuhkan dukungan banyak pihak termasuk dukungan dari Menteri BUMN.
Variabel pertama, menurut Ara, adalah harga tanah murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan dari koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi corporate social responsibility (CSR) perusahaan, dan termasuk dari aset milik BUMN yang belum termanfaatkan.
"Kedua adalah efisiensi, tadi saya sudah berbicara dengan Dirut PT Semen Indonesia (SIG). Kalau kita belanja dalam jumlah besar, sesuatu yang wajar mendapatkan diskon (harga) dan tentu ini bisa diterapkan negara dan bisa disinergikan," ujar dia.
Adapun variabel penting lainnya adalah pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat. "Jangan lagi rakyat dibebani dengan pajak, justru seharusnya diberi insentif. Hal ini berlaku untuk rumah bagi rakyat kecil saja," tegas Ara.
Di sisi lain, Erick menyatakan, Kementerian BUMN siap mendukung penuh program tiga juta rumah dengan segera memetakan aset lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat dan rumah kelas menengah.
''Kita kan ada Perumnas, terus ada kereta api (PT KAI) dan ada beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efektif dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan,'' kata dia.
"Kita juga bahas kemungkinan kemudahan dari segi pembiayaan seperti usulan skema cicilan dari 15 tahun dapat menjadi 30 tahun agar lebih murah cicilannya," tambah Menteri Erick.
Erick juga menyampaikan, dirinya bersama Menteri Ara akan menghadap Presiden ke-8 RI guna memanfaatkan hunian vertikal di kawasan intermoda atau transit-oriented development (TOD). Namun demikian, ia belum dapat memperinci lokasi tersebut karena menunggu arahan Prabowo Subianto.
''Kalau beliau (Presiden Prabowo) berkenan untuk program 100 hari kami (Menteri BUMN dan PKP) nanti salah satunya ada (kawasan) TOD yang terbaru, yang unitnya cukup besar yaitu 900 unit di sebuah lokasi, kita akan coba dorong juga,'' tutup Erick.