DPR Dukung Pembatasan Penyaluran BBM, Selama Ini 70% Dinikmati Orang Kaya
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyetujui rencana pemerintah untuk merealisasikan pembatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran. Karena, sebanyak 70% BBM yang disalurkan tersebut dinikmati orang kaya.
“Tidak ada pilihan harus dijalankan (pembatasan BBM bersubsidi). Karena boleh dikatakan sekarang 70% pengguna BBM bersubsidi adalah mereka yang tidak berhak. Jadi artinya ada pemborosan dari BBM bersubsidi itu,” kata Eddy saat ditemui di Menara Bank Mega, Rabu (11/9/2024).
Jika penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran terwujud, dia mengatakan, bisa menghemat anggaran negara. Dana hasil penghematan tersebut bisa dialihkan untuk sektor lebih produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Baca Juga
Selama ini, terang dia, ada dua jenis BBM yang masuk dalam jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP), yaitu Pertalite dan Solar. Pembelian kedua jenis bahan bakar tersebut memang sudah menggunakan QR Code dari MyPertamina.
“Itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi sekarang ini semua orang juga bisa membeli. Nanti, ke depan yang orang yang memiliki QR Code yang boleh membeli BBM bersubsidi itu adalah mereka yang memang sudah menjadi calon pembeli masuk dalam DTKS atau daftar memang sesuai dengan peruntukannya,” jelas Eddy.
Baca Juga
Sempat santer dikabarkan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan mulai berlaku per tanggal 1 Oktober 2025. Menanggapi hal ini, Eddy menyebut bahwa wewenang tersebut berada di tangan pemerintah. “Apakah pembatasan itu dilakukan secara langsung atau bertahap? Itu wewenang pemerintah. Tetapi, kita dukung kalau sampai itu terjadi pemberian subsidi tepat sasaran,” ujar anggota DPR dari Fraksi PAN tersebut.
Menurut Eddy, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi ini. Salah satunya apakah pembatasan ini akan menyebabkan kenaikan inflasi atau tidak.