Menteri Trenggono Minta Tambahan Anggaran Rp 6,14 Triliun, untuk Apa Saja?
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,14 triliun. Usulan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat rapat dengan Komisi IV DPR RI.
"KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 6,14 triliun," ucap Trenggono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Dalam usulannya itu, Trenggono memaparkan rincian alokasi tambahan anggaran pada 2025. Pertama adalah untuk pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi hulu-hilir berbasis ekonomi biru untuk mencapai swasembada pangan serta industri yang berkelanjutan dan penyediaan pangan bergizi Rp 1,98 triliun.
Kemudian, untuk pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi hulu-hilir untuk mendukung sumber daya alam dan industri maritim Rp 565 miliar. Ketiga, sistem logistik, sistem rantai dingin dan penguatan jaminan mutu untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi perikanan Rp 696,6 miliar.
Baca Juga
Kerja Sama dengan Jepang, KKP Bangun Sentra Kelautan dan Perikanan di Ujung Barat RI
Selanjutnya adapula untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP untuk pemberantasan IUU fishing serta penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) untuk mendukung ekonomi biru Rp 1,01 triliun.
Anggaran untuk penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi, dan pengelolaan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberlanjutan stok ikan, kesehatan laut, dan kelestarian lingkungan hidup senilai Rp 896 miliar.
Sedangkan untuk program pembangunan kampung nelayan/budidaya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan memerlukan anggaran Rp 660 miliar.
Baca Juga
Asupan Protein Warga RI Masih Rendah, KKP Harap Ikan Jadi Menu Program Makan Bergizi Gratis
Terakhir, anggaran tambahan akan digunakan untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi Rp 353,1 miliar.
"Untuk itu, kami memohon dukungan ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi IV DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tersebut," tandas Trenggono.