Kemenhub Ajukan Tambahan Anggaran Tahun 2025 Rp 7,68 Triliun, Buat Apa?
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengajukan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 7,68 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyampaikan, anggaran tambahan tersebut untuk mengakomodir kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam pagu anggaran TA 2025. Hal ini disampaikannya pada saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
“Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 19 Juli 2024, Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 24,76 Triliun. Sedangkan pada tahun 2024 alokasi anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp 38,6 Triliun, di mana pagu tersebut mengalami rekomposisi sehingga pagu efektifnya sebesar Rp 43,47 Triliun,” kata Budi Karya dalam keterangannya.
Baca Juga
Kemenhub Pastikan Tak Ada Penyesuaian Tarif KRL dalam Waktu Dekat
Budi Karya menambahkan, pagu anggaran tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ia memahami, ini terjadi hampir di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L), namun demikian Menhub mengatakan, masih banyak terdapat kegiatan prioritas dan mendasar yang belum bisa terakomodir di dalam pagu anggaran tersebut.
“Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami menyampaikan permohonan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp 7,68 Triliun,” ujar dia.
Lebih lanjut, dia mengutarakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang diwujudkan melalui tiga arah kebijakan prioritas pembangunan.
“Untuk mendukung tema tersebut Kementerian Perhubungan akan senantiasa berupaya mewujudkan melalui 3 poin utama tersebut yaitu SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” imbuh Budi Karya.
Adapun untuk APBN Kementerian Perhubungan TA 2024, menurut Budi Karya, realisasi anggaran per 21 Agustus 2024 adalah sebesar Rp 22,58 triliun atau telah mencapai 51,95%. Rincian realisasi anggaran tersebut, yakni untuk belanja pegawai 74,04%, belanja barang 50,84%, dan belanja modal 48,48%. Untuk realisasi penarikan dana mencapai Rp 22,58 triliun, melampaui target bulan Agustus 2024 sebesar Rp 22,57 triliun.
Baca Juga
Terbesar di Indonesia, PLTS Kapasitas 100 MWp di KBI Purwakarta Resmi Beroperasi
“Angka ini masih sesuai dengan target yang kami tetapkan di awal. Kami optimis, dalam prognosa nanti kita akan mencapai 96%,” ucap Menhub.
Budi turut memperinci, berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan terakomodir dalam pagu anggaran 2025, antara lain pembangunan infrastruktur dan sarana baru, implementasi angkutan massal perkotaan di Medan dan Bandung, serta dukungan konektivitas di daerah terpencil.
Selanjutnya untuk sektor perkeretaapian, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pemenuhan pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment kereta api (KA) Makassar-Parepare dan peningkatan keselamatan KA.
Kemudian, pada sektor transportasi laut, di antaranya lanjutan pembangunan, pengembangan, pergantian, dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan serta pembangunan, serta rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran.
Terakhir, pada sektor transportasi udara terdapat kegiatan pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana bandara, pengembangan bandar udara prioritas Kawasan Industri (KI), serta pengembangan bandara mendukung jembatan udara, perbatasan, rawan bencana dan terisolir.