Pemerintah Diharapkan Tak Naikkan Harga BBM Subsidi Sampai Akhir 2024, Ini Alasannya
JAKARTA, investortrust.id - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai pemerintah tidak memiliki urgensi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia justru menyarankan agar pemerintah menahan harga BBM bersubsidi hingga Desember 2024.
Fahmy Radhi tidak memungkiri bahwa telah terjadi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), hingga menembus Rp 16.400 per US$. Meski begitu, ia menilai kalau inflasi masih terkendali, pada Mei 2024 mencapai 2,8% year-on-year (YoY).
“Pemerintah jangan menaikkan harga BBM subsidi pada Juli 2024. Alasannya, meskipun harga minyak dunia cenderung naik hingga mencapai US$ 80,72 per barel, namun rata-rata harga minyak dunia lebih rendah dari ICP (Indonesia Crude Price) yang ditetapkan dalam APBN,” kata Fahmy kepada investortrust,id, Rabu (26/6/2024).
Baca Juga
Pemerintah Diminta Tak Tahan Harga BBM Non-subsidi Lebih Lama
Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Fahmy menilai pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi bulan depan. Sebab, kalau harga BBM subsidi dinaikkan, menurutnya akan memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
“Di tengah pelemahan rupiah yang berlanjut, melambungnya inflasi akan memperburuk perekonomian Indonesia. Bahkan berpotensi menyulut krisis ekonomi lantaran terjadinya pelemahan Rupiah terhadap dolar AS, dibarengi inflasi yang meroket,” jelas dia.
Maka dari itu, untuk mencegah potensi krisis ekonomi di Indonesia, Fahmy menyarankan pemerintah sebaiknya menaikkan harga BBM non-subsidi sesuai harga keekonomian. Namun tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi.
Baca Juga
BBM Subsidi Mau Dibatasi, Ini Syarat Kendaraan yang Masih Boleh Pakai
“Bahkan pemerintah harus tetap menahan harga BBM subsidi hingga Desember 2024. Kalau pemerintahan Joko Widodo nekat menaikkan harga BBM subsidi pada Juli 2024, tidak diragukan lagi kenaikan itu akan menjadi beban bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto,” papar Fahmy.