IESR Nilai CCS/CCUS Tak Efektif Wujudkan Net Zero Emission
JAKARTA, investortrust.id - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penerapan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture and Utilization Storage (CCUS) tidak efektif dan efisien untuk mewujudkan target net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.
Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR Akbar Bagaskara menyebutkan, penggunaan Carbon Capture Technology (CCT) tidak sesuai dengan ketentuan di Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2022, yaitu mempercepat penghentian masa operasional PLTU.
“Karena penggunaan CCT akan memperpanjang masa operasional PLTU tersebut, sehingga itu tidak selaras. Selain itu, penerapan CCS/CCUS ini lebih mahal dalam penerapannya,” kata Akbar dalam media briefing Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk SNDC Indonesia, Selasa (25/6/2024).
Baca Juga
Lebih lanjut, Akbar menyampaikan, hal lain yang mungkin perlu diperhatikan, apabila pemerintah ingin mencanangkan penggunaan CCS/CCUS sebagai aksi mitigasi di Indonesia, berarti kedepannya masih tetap menggunakan PLTU.
“Dan ditakutkan CCS/CCUS ini ke depan tidak bisa terimplementasi, karena sampai sekarang pun masih belum terbukti itu bisa terimplementasi di PLTU, nanti takutnya kita sudah terlanjur untuk memperpanjang si PLTU-nya dan teknologinya belum ada, jatuhnya kita nanti akan balik lagi menggunakan si PLTU-nya atau jadi stranded asset,” ujar dia.
Oleh karena itu, IESR menilai penerapan CCS/CCUS di Indonesia membutuhkan pertimbangan yang matang. Dalam studinya, IESR menulis penggunaan CCS di PLTU, selain mahal juga sering mengalami masalah teknis.
Baca Juga
“Yang kemudian hal ini berakibat tidak tercapainya target penangkapan CO2 yang dijanjikan oleh pengembang,” tulis IESR dalam laporannya.
Mahalnya penerapan teknologi CCS/CCUS juga dikeluhkan oleh pelaku industri. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Noor Arifin Muhammad menyebutkan, industri mengharapkan adanya insentif dari pemerintah dalam upaya pengimplementasian CCS/CCUS tersebut.
“Cost tinggi ya. Jadi kan tentunya untuk memulai itu harus dimulai dengan yang istilahnya insentif. Sehingga dia bisa mulai masuk dan kemudian setelah memang dirasa ekonomis, misalnya dengan pajak. Ini dari industri ya,” kata Noor Arifin saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/6/2024).