Ketua Banggar Usulkan 7 Jurus Redam Pelemahan Rupiah
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan pemangku kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus memperkuat struktur perekonomian nasional sebagai jurus untuk menghadapi pelemahan rupiah. Langkah ini perlu dilakukan untuk menghadapi tekanan suku bunga tinggi dari Amerika Serikat (AS) dan melemahnya harga komoditas ekspor unggulan Indonesia.
Ketujuh jurus yang disarankan Said tersebut, pertama, untuk menjaga mata uang Garuda dalam tekanan, salah satunya dengan memastikan tata kelola devisa, terutama devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang berjalan optimal untuk memperkuat cadangan devisa.
“Berikan kebijakan insentif dan sanksi yang sepadan untuk menopang tata kelola devisa nasional,” ujar Said dalam keterangan resminya, Selasa (18/6/2024).
Kedua, selain restrukturisasi, Said menyarankan reformasi pada sektor keuangan dijalankan lebih inklusif dan mendorong aliran modal asing tumbuh. Dengan masuknya ke portofolio, asing kembali positif pada kuartal-II 2024 secara neto tercatat sebesar US$ 3,3 miliar.
“Artinya peluang ini terus perlu dijaga oleh pemerintah dan BI,” kata dia.
Ketiga, Said menyarankan agar kebijakan impor diperketat. Utamanya pada sektor yang menggerus devisa dan yang memukul sektor industri dan tenaga kerja. Dia mengatakan importasi perlu fokus pada kebijakan jangka pendek. “Misalnya untuk menambal defisit pangan dan energi yang terus berlanjut,” ujar dia.
Keempat, pemerintah perlu memastikan Surat Berharga Nasional (SBN) menjadi instrumen yang menarik bagi investor asing. Imbal hasil yang moderat perlu ditawarkan agar tidak menjadi beban bunga di masa mendatang.
“Pemerintah juga perlu memastikan stand by buyer untuk SBN, sebab SBN telah menjelma menjadi sumber pembiayaan penting bagi kelangsungan APBN,” kata dia.
Kelima, Said mengatakan pemerintah perlu memperluas dan kreatif untuk menopang kebutuhan pembiayaan di tengah likuiditas nasional dan global yang semakin ketat dan terbatas. Libatkan berbagai organisasi masyarakat dan asosiasi pengusaha yang menghimpun likuiditas besar ikut berpartisipasi dengan saling menguntungkan.
Catatan keenam, Said menyebut perlunya BI memastikan kebijakan local currency swap yang belum optimal. Dia berharap kebijakan ini segera mungkin dapat diandalkan sehingga ketergantungan terhadap dolar AS dapat dikurangi.
“Pemerintah dan Bank Indonesia perlu antisipasi kebutuhan likuiditas valas terhadap kebutuhan pembayaran utang pemerintah, BUMN dan swasta dengan meningkatkan kebijakan hedging, agar tidak makin membebani sektor keuangan,” kata Said menyumbang gagasan ketujuhnya.
Baca Juga