Pengusaha Minta BI dan Pemerintah Redam Pelemahan Rupiah

JAKARTA, investortrust.id – Pengusaha yang juga Wakil Kepala Badan Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia, Yugi Prayanto mengatakan, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah selaku otoritas moneter dan otoritas fiskal perlu menempuh langkah-langkah lanjutan untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah yang sudah menembus level psikologis Rp 16.200 per dolar AS.

“Kami menyambut baik keputusan BI menaikkan BI-Rate. Tapi penaikan BI-Rate perlu segera diikuti langkah-langkah lanjutan sebagaimana disiapkan BI berupa bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Di sisi fiskal, pemerintah juga perlu turun tangan. Itu sangat penting untuk mengimbangi kenaikan suku bunga,” ujar Yugi Prayanto kepada investortrust.id di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Yugi, kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Begitu pula di sisi fiskal.  “Apalagi sekarang  ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat,” tutur dia.

Sejauh ini, kata Yugi Prayanto, sektor riil masih tahan terhadap gejolak nilai tukar. Namun, jika kondisi itu terus berlangsung, lambat laundunia usaha tidak akan tahan. “Mudah-mudahan ini kondisi yang sifatnya jangka pendek saja,” ucap dia.

Mantan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu mengungkapkan, dalam kondisi ketidakpastian saat ini, kebutuhan dolar AS  cukup tinggi karena pelaku bisnis ingin mengamankan keperluan greenback-nya. Belum lagi arus modal keluar (capital outflow) akibat perang Iran-Israel dan ketidakpastian suku bunga The Fed (Fed funds rate/FFR). Bank Sentral AS, The Fed masih menahan suku bunga acuan (Fed funds rate/FFR)  di level 5,25-5,50%.

Baca Juga

Rupiah Melemah ke Rp 16.222 per Dolar AS di Penutupan Perdagangan Akhir Pekan

Tergantung Masing-Masing Sektor

Yugi menjelaskan, ketahanan dunia usaha terhadap pelemahan rupiah tergantung masing-masing sektor. Sektor usaha yang mengandalkan bahan baku impor dan berorientasi pasar domestik akan sangat terpukul oleh depresiasi rupiah. Begitu pula yang memiliki pinjaman dalam bentuk dolar AS.

Sebaliknya, menurut Yugi Prayanto, sektor yang mengandalkan bahan baku lokal namun menjual produknya ke pasar ekspor bakal sangat diuntungkan oleh apresiasi dolar AS.

“Bagi yang mengandalkan bahan baku impor dan menjual produk ke pasar domestik, mungkin hanya tahan enam bulan jika rupiah terus melemah. Tapi kami yakin BI dan pemerintah sudah mengantisipasi hal ini. Mudah-mudahan pelemahan rupiah tidak berlangsung lama,” papar dia.

Rupiah jatuh ke level psikologis Rp 16.200 per dolar AS dan terus menjauh dari asumsi amkro APBN 2024 yang dipatok Rp 15.000. Mata uang NKRI terpuruk seiring derasnya arus modal keluar dari pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Rupiah berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, Jumat (26/4/2024), berada di posisi Rp 16.222 per dolar AS, melemah dibanding hari sebelumnya di level Rp 16.208.

Data BI menunjukkan, dalam sepekan terakhir  (22-25 April 2024), investor asing di pasar keuangan domestik mencatatkan penjualan bersih Rp 2,47 triliun, terdiri atas  jual bersih  Rp 2,08 triliun di pasar SBN, jual bersih  Rp 2,34 triliun di pasar saham, dan beli bersih  Rp 1,95 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selama tahun berjalan (year to date/ytd), investor asing membukukan jual bersih Rp 47,26 triliun di pasar SBN, beli bersih Rp 9,68 triliun di pasar saham, dan beli bersih Rp 9,02 triliun di SRBI.​

Seiring pelemahan rupiah, imbal hasil (yield) SBN  10 tahun naik ke level 7,07%, sedangkan indeks dolar AS (DXY)  melemah ke level 105,60. Adapun yield obligasi pemerintah AS (US Treasury Note) tenor 10 tahun naik ke level 4,704%. Di sisi lain, premi credit default swap (CDS) Indonesia jangka lima  tahun naik ke level 79,36 bps, dibandingkan 77,60 bps pada 19 April 2024.

Merespons depresiasi rupiah, BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%. BI sudah enam bulan mematok BI-Rate di level 6%.

“BI-Rate dinaikkan untuk memperkuat stabilitas rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi dalam sasaran 2,5±1%  sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability,”  kata Gubernur BI, Perry Warjiyo saat mengumumkan kebijakan tersebut.

Menurut Perry Warjiyo, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Langkah yang ditempuh BI antara lain menaikkan  struktur suku bunga di pasar uang rupiah sejalan dengan kenaikan BI-Rate serta meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Langkah lainnya, kata Perry, adalah meningkatkan  stabilisasi  rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan SBN di pasar sekunder. Selain itu, BI melakukan penguatan strategi transaksi term-repo SBN dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

“Kami juga  terus menguatkan strategi operasi moneter yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI),” papar Perry Warjiyo.

Di sisi lain, kata Perry, BI terus menguatkan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Gubernur BI menjelaskan, kebijakan makroprudensial longgar di antaranya dilakukan dengan memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan melalui perluasan cakupan sektor prioritas.

“Sektor prioritas yaitu  sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estat produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik-gas-air bersih (LGA), dan jasa social, serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024,” tutur dia.

Baca Juga

Airlangga: Kenaikan BI Rate dapat Perkuat Posisi Rupiah

Tambahan Likuiditas Perbankan

BI, menurut Perry Warjiyo, juga mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo 3,5%.

Perluasan KLM digadang-gadang mampu memberikan insentif likuiditas kepada perbankan sebesar Rp 280 triliun sepanjang tahun ini. Insentif tersebut meliputi:

1. Insentif atas kredit atau pembiayaan kepada sektor hilirisasi paling tinggi 0,8% di antaranya industri hilirisasi minerba sebanyak 16 industri, dan sektor hilirisasi non minerba 16 industri.

2. Insentif untuk sektor perumahan paling tinggi 0,4% terhadap sektor perumahan yang termasuk perumahan rakyat yang terdiri dari 5 sektor.

3. Insentif untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif paling tinggi 0,5% yang diberikan terhadap 16 sektor.

4. Insentif untuk sektor otomotif, perdagangan, LGA dan jasa sosial paling tinggi 0,5% terhadap 8 sektor.

5. Insentif untuk penyaluran kredit atau pembiayaan inklusif termasuk kredit usaha rakyat atau KUR paling tinggi 1%.

6. Insentif untuk penyaluran kredit atau pembiayaan ultra mikro sebesar 0,3%.

7. Insentif untuk penyaluran kredit atau pembiayaan hijau sebesar 0,5%.