Pemerintah Akan Ajak Swasta Bangun Perkebunan Tebu Raksasa di Merauke
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah berencana menggandeng perusahaan swasta untuk mengembangkan lahan perkebunan tebu di Merauke, Papua Selatan demi mewujudkan swasembada gula.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan lahan dengan luas mencapai 2 juta hektare (ha) di Merakue. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol itu mengeklaim Lahan tersebut memiliki unsur hara yang cocok untuk dijadikan perkebunan tebu.
Baca Juga
Menurut Bahlil, pengelolaan lahan tersebut tidak hanya dilakukan oleh BUMN melalui mekanisme kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah membuka pintu bagi perusahaan swasta yang ingin menanamkan modalnya.
“Akan di-blending (digabungkan) investasi swasta murni dan BUMN. Kenapa ini kita lakukan? Karena dalam rangka percepatan swasembada gula. Masa kita punya tanah tetapi masih saja dipermainkan harga gula yang naik terus,” kata Bahlil di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (29/4/2024).
Bahlil menjelaskan peran perusahaan swasta dibutuhkan karena kemampuan merealisasikan investasinya terbilang cepat dibandingkan BUMN. Ditegaskan, pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada perusahaan swasta yang akan mengelola lahan perkebunan tebu di Merauke.
“Kita beri kesempatan seluas-luasnya bagi semua pengusaha yang mau berinvestasi perkebunan tebu dan industri pendukungnya di Merauke,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut tahap pertama pengembangan lahan perkebunan tebu di Merauke dilakukan dengan menanam 2 juta bibit tebu dari Australia. Untuk eksekusinya masih akan dibahas dalam rapat perdana (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.
“Besok, Selasa [29/4/2024] saya mau rapat perdana dengan Satgas (Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol),” ungkapnya.
Namun yang jelas, pengelolaan lahan perkebunan tebu dan industri pendukungnya di Merauke akan berbeda dengan perkebunan tebu yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini karena dinilai tidak efisien atau sehingga membuat biaya produksi gula membengkak.
“Kita enggak bisa lagi bangun kebun dengan model zaman kolonial (Belanda). Pakai tenaga manusia terus, kita akan kalah terus karena biaya produksinya lebih mahal,” ujarnya.
Diketahui, Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15/2024.
Baca Juga
Pemerintah Naikkan Harga Acuan Gula Jadi Rp 17.500 per Kg, Berlaku hingga Mei 2024
Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bersama Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi wakil ketua satgas tersebut.
Pembentukan Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) serta arahan Jokowi dalam rapat internal tentang percepatan swasembada gula dan bioetanol pada 12 Desember 2023 lalu.