Dorong Pemerataan Ekonomi, Pemanfaatkan SDA Diminta Lebih Demokratis

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Institut Benua Maritim, Rijal Idrus, menilai pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Indonesia saat ini lebih berpihak pada industri-industri ekstraksi besar seperti pertambangan.

Rijal Idrus mencontohkan apa yang terjadi di Maluku Utara. Ia menyebut bahwa pada 2023 pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 27%. Namun, kemiskinan justru bertambah di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, kerusakan alam juga bermunculan karena ekspolitasi pertambangan nikel.

“Ketika bicara demokrasi maka sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mendemoktratisasi proses pemanfaatan SDA ini karena itu diatur dalam UUD kita Pasal 33 Ayat 3,” kata Rijal Idrus dalam Diskusi Publik Pasca Debat Capres dan Peluncuran Rekomendasi Kebijakan Habibie Democracy Forum, Selasa (6/2/2024).

Baca Juga

Pakar: Visi dan Misi Ekonomi Paslon Capres-Cawapres Akan Sulit Terlaksana

Menurut Rijal Idrus, yang menjadi persoalan adalah akses untuk pemanfaatan SDA tersebut memang tidak demokratis. Pasalnya, itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu, yang punya akses untuk mendapatkan konsesi.

“Salah satu yang ingin saya sampaikan bahwa dalam konsep demokrasi itu adalah kesetaraan. Satu suara orang di Papua itu sama nilainya dengan satu suara orang di Sulawesi, Jawa, Sumatera. Satu orang buta huruf di Papua nilai suaranya sama dengan seorang profesor di Sulawesi, dengan seorang raja tambang di Kalimantan, atau seorang pengusaha kaya raya di Jawa,” jelas dia.

Distribusi elektoral Indonesia sendiri disebut Rijal Idrus tidak merata. Maka dari itu, ia tidak heran jika kemudian para calon presiden akan lebih memperhatikan wilayah elektoral yang padat, mengingat 60% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa.

Baca Juga

The Habibie Center Bagikan 7 Rekomendasi untuk Jaga Demokrasi

“Dan itu berimplikasi pada bagaimana pembangunan ekonomi kemudian lebih banyak dilakukan di wilayah Barat Indonesia,” ujar Rijal Idrus.

Rijal Idrus tidak memungkiri bahwa memang tidak mudah untuk melakukan pemerataan terhadap seluruh wilayah di Indonesia. Namun, ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para calon presiden jika nanti terpilih menjadi pemimpin Indonesia.