Presiden Jokowi Mengerem Investor Asing di IKN, Ada Apa?
SAMARINDA, investortrust.id - Presiden Jokowi mulai membatasi atau mengerem investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasannya, saat ini calon investor asing yang berminat terlalu banyak, padahal pemerintah mengutamakan investor nasional.
“Pemerintah selalu memprioritaskan investor nasional dalam berinvestasi di IKN,” tegas Jokowi dalam keterangan resmi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), seperti dikutip Antara, Sabtu (04/11/2023).
Baca Juga
Jokowi Awali Kegiatan Hari Ketiga di IKN dengan Diskusi Bersama Menteri
Menurut Presiden, terdapat sedikitnya 130 investor dari Singapura telah datang dan melihat langsung IKN beberapa bulan lalu. Kemudian ada investor dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Uni Emirat Arab (UEA) yang juga ingin berinvestasi.
"Tapi kami memang rem dulu. Saya sampaikan ke Kepala Otorita IKN, rem untuk yang dari luar. Berikan kesempatan, kalau bisa digabungkan dengan dari dalam sehingga zona-zona yang sudah direncanakan, semuanya terisi," papar Presiden.
Presiden Jokowi pada Rabu (1/11/2023) memimpin peletakan batu pertama proyek superblok Pakuwon Nusantara di lahan campuran (mixed use land) IKN bersama Otorita IKN dan PT Pakuwon Jati Tbk melalui entitas PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA).
Peletakan batu pertama ini dilangsungkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dengan nilai investasi Rp 5 triliun.
Pakuwon Nusantara merupakan salah satu investor dari rangkaian peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada 1-2 November 2023, dengan total investasi Rp 12 triliun.
Baca Juga
"Saya senang, Pakuwon sudah mendahului membangun. Saya sangat menghargai, mengapresiasi. Kami harapkan ini akan memberikan gelombang lain bagi investor nasional," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, peletakan batu pertama oleh Pakuwon merupakan bukti atensi investasi yang besar untuk pembangunan IKN.
Hingga saat ini, kata dia, terdapat 300 lebih letter of intent (LoI) pernyataan minat membangun IKN. "Seperti yang menjadi arahan Bapak Presiden, swasta akan mengikuti, kita lihat hasilnya sekarang, swasta sudah mulai masuk,” tutur Bambang.