Perhapi Dorong Pertambangan Berkelanjutan untuk Maluku Utara
Poin Penting
|
TERNATE, Investortrust.id - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menggelar Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 di Ternate, Maluku Utara, dengan mengangkat agenda pertambangan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang hadir dalam acara tersebut meminta agar kekayaan nikel daerah ikut mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dan ekonomi masyarakat setelah tambang beroperasi.
Sherly menegaskan Maluku Utara merupakan provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Namun, besarnya aktivitas pertambangan dan hilirisasi perlu diikuti manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja daerah.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata Sherly, menempatkan Perhapi sebagai mitra strategis untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Perhapi adalah mitra strategis yang membantu kami agar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di 34,17% bisa dirasakan masyarakat, bagaimana sumber daya alam yang sangat kaya di Maluku Utara ini bisa ditransformasikan menjadi pertambangan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sherly dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa sumber daya mineral memiliki batas. Maluku Utara, menurut dia, telah menjalani sekitar 20 tahun era eksploitasi sumber daya alam. “Pertanyaan pentingnya adalah apa yang didapat masyarakat Maluku Utara setelah sumber daya alam ini habis. Oleh karenanya kami Pemprov Maluku Utara mewakili masyarakat bermitra bersama Perhapi dengan semua ilmu yang dimiliki untuk mewujudkan pertambangan berkelanjutan,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, Sherly mendorong tiga agenda utama pengembangan sektor pertambangan di Maluku Utara, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung hilirisasi, restorasi pascatambang yang produktif, serta penguatan nilai tambah industri dan pemerataan kesejahteraan.
Baca Juga
Emas dan Nikel Jadi Mesin Cuan, Laba Antam (ANTM) Melonjak 46% hingga September 2026
Menurut Sherly, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal perlu menjadi bagian dari program perusahaan tambang. Ia meminta program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) lebih terintegrasi dengan kebutuhan tenaga ahli di industri pertambangan.
Sherly menilai kesempatan masyarakat lokal untuk bekerja di sektor pertambangan perlu ditingkatkan, terutama pada posisi teknis. Selama ini, menurut dia, banyak pemuda Maluku Utara yang bekerja sebagai operator truk tambang dan tenaga logistik. “Harapan kami supaya lebih banyak lagi tenaga teknis dari lokal,” ujarnya.
Sherly juga menyoroti persoalan dana bagi hasil (DBH) pertambangan. Ia menyebut pemerintah provinsi belum sepenuhnya puas dengan penerimaan DBH yang berasal dari aktivitas pertambangan di wilayahnya. “Dari sektor pertambangan, pemerintah provinsi masih belum merasa puas dengan penerimaan DBH. Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi yang adil bagi daerah penghasil,” kata Sherly.
Perhapi Dorong Transformasi Ekonomi Hijau
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy mengatakan TPT menjadi ruang pertemuan para profesional yang bekerja di sektor pertambangan. Forum tersebut diharapkan menjadi tempat bertukar pengetahuan, dan pengalaman untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalisme para pelaku industri. “Diharapkan akan membantu untuk peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia,” ujar Widhy.
Ia mengatakan industri pertambangan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara. Kontribusi tersebut berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak, royalti, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan hilirisasi mineral dan batu bara. Namun, industri pertambangan juga menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan lingkungan.
Widhy menilai transformasi ekonomi di wilayah pertambangan perlu dimulai sejak kegiatan produksi masih berlangsung. Masyarakat di sekitar tambang perlu memperoleh kemampuan dan peluang usaha agar tidak sepenuhnya bergantung pada aktivitas perusahaan tambang.
“Oleh karena itu kita semua harus memulai upaya transformasi ekonomi pertambangan yang ada saat ini menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan bagi warga masyarakat yang ada di sekitar operasional pertambangan tersebut berada. Masyarakat tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada roda ekonomi yang berjalan akibat adanya operasional pertambangan di wilayah tersebut. Mereka harus mulai kita berdayakan untuk dapat terus menjalankan roda perekonomiannya pascatambang selesai atau tutup,” tandasnya.
Widhy juga menyoroti penyaluran DBH kepada daerah penghasil tambang. Menurut dia, sejumlah kepala daerah mengeluhkan dana yang seharusnya diterima pemerintah daerah masih tertahan di pemerintah pusat. “Kami berharap agar hal ini segera menjadi perhatian pemerintah pusat untuk mempertimbangkan percepatan transfer DBH ini ke pemerintah daerah,” ujar Widhy.
Maluku Utara Sumber Industri Nikel
Ketua Pengurus Daerah Perhapi Maluku Utara Muhammad Qadafi mengatakan penyelenggaraan TPT ke-35 di Ternate menjadi momentum bagi para profesional pertambangan untuk menyampaikan masukan mengenai tata kelola industri tambang di Indonesia. Perbaikan tata kelola perlu dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan industri.
“Lebih penting lagi bagaimana kegiatan usaha pertambangan ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Qadafi.
Perhapi Maluku Utara, lanjut dia, akan terus mendorong perusahaan tambang nikel memberikan kontribusi optimal bagi daerah, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. “Masyarakat Maluku Utara harus ikut merasakan kehadiran aktivitas pertambangan yang ada di lingkungannya,” ujarnya.
Ketua Panitia TPT ke-35 Muhamad Lail Wahid mengatakan Maluku Utara memiliki posisi penting dalam industri pertambangan nasional karena menjadi salah satu pusat produksi nikel dan pengembangan hilirisasi. Keberadaan smelter serta pengolahan mineral di wilayah tersebut juga membuat Maluku Utara memiliki peran dalam rantai pasok mineral untuk kebutuhan industri global.“Di sinilah nikel Indonesia berada. Di sinilah hilirisasi berjalan. Di sinilah smelter berdiri, dan masa depan energi baru dunia sedang diproses,” kata Lail.
Ia menjelaskan tema TPT ke-35 mengangkat pertambangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi. Tema tersebut mencerminkan perubahan tantangan industri mineral yang tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga persaingan pasokan mineral kritis dan tuntutan lingkungan.
Baca Juga
Eks Lahan Tambang Batu Bara 137 Hektare di Kaltim Dialihkan untuk Dukung Kopassus
Permintaan mineral, seperti nikel, kobalt, tembaga, dan bauksit terus menjadi perhatian negara-negara besar. Perang dagang, pembatasan ekspor, dan kebijakan tarif dapat memengaruhi harga komoditas, keputusan investasi, serta lapangan kerja di wilayah pertambangan.
Pada saat yang sama, industri menghadapi tuntutan untuk menerapkan praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan dituntut mengelola dampak operasi, memulihkan lahan bekas tambang, dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah kegiatan produksi berakhir.
“Dunia sedang berebut mineral kritis. Perang dagang, pembatasan ekspor, kebijakan tarif, semua itu berdampak langsung kepada harga nikel, kepada investasi, kepada lapangan kerja di Maluku Utara. Di sisi lain, dunia juga menuntut kita untuk lebih hijau, lebih bersih, lebih bertanggung jawab,” ujar Lail.
