Ketum Kadin: Genjot Ekspor dan Investasi, Perkuat UMKM agar Indonesia Mendunia

Rapimnas Kadin 2026 akan merumuskan langkah peningkatan daya saing, penguatan ekonomi rakyat, dan perluasan pasar global. Kepastian hukum, produktivitas, pembiayaan, serta kesiapan memenuhi standar internasional menjadi perhatian utama.

JAKARTA, Investortrust.id — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, yang akrab disapa Anin, mengajak dunia usaha memperkuat fundamental perusahaan, meningkatkan ekspor, dan menjaga keberlanjutan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi serta geopolitik. Pemerintah dan pelaku usaha perlu bekerja bersama meningkatkan daya saing, menopang konsumsi domestik, serta membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperluas pasar.

Menurut Anin, ekonomi Indonesia telah menunjukkan ketahanan menghadapi berbagai guncangan. Namun, kemampuan bertahan harus diteruskan menjadi kemampuan bersaing, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pertumbuhan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Dunia usaha harus fokus kembali pada fundamentalnya. Karena kita harus bukan hanya bertahan, tetapi juga berhasil meningkatkan daya saing,” ujar Anin dalam konferensi pers menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2026, Kamis (22/20/2026).

Rapimnas dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Oktober 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta. Forum tersebut akan mengevaluasi kinerja organisasi, menyusun program kerja 2027, dan merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan persoalan yang dihadapi dunia usaha, termasuk masukan dari daerah.

Anin mengatakan, penyelenggaraan Rapimnas berlangsung pada momentum penting karena persoalan ekonomi semakin berkaitan dengan dinamika sosial, politik, dan geopolitik. Dalam situasi tersebut, dunia usaha perlu menjaga ketenangan sekaligus memilih langkah yang paling besar dampaknya terhadap kelangsungan bisnis.

Ia meminta perusahaan menjaga kekuatan arus kas, meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja, dan memanfaatkan pasar yang sudah tersedia. Bagi perusahaan yang telah mengekspor, langkah berikutnya adalah memperbesar kapasitas dan memperkuat hubungan dengan pelanggan agar peluang tambahan permintaan dapat dipenuhi produsen Indonesia.

Menurut dia, pembahasan mengenai arah ekonomi perlu berpijak pada kondisi fundamental. Kadin memandang Indonesia memiliki modal ketahanan ekonomi yang kuat, tetapi masih perlu membenahi berbagai faktor yang membuat biaya usaha kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain.

Pembenahan tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Perusahaan harus memperbaiki pengelolaan usaha dan produktivitas, sementara pemerintah diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendukung efisiensi, kepastian berusaha, dan penguatan permintaan.

Anin juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Di tengah berbagai sentimen pasar, kedua hal tersebut perlu ditopang oleh langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi.

Daya Beli Kelas Menengah Perlu Dijaga

Anin menilai penguatan konsumsi domestik merupakan bagian penting dari agenda peningkatan daya saing. Dunia usaha membutuhkan konsumen yang memiliki kemampuan membeli, terutama ketika kelas menengah menghadapi tekanan.

Menurut dia, perusahaan akan kesulitan memperbesar penjualan di dalam negeri apabila daya beli masyarakat terus melemah. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu membantu menggerakkan konsumsi sekaligus memperluas kegiatan ekonomi.

Kadin berharap belanja pemerintah dapat tersalurkan lebih luas, termasuk ke daerah. Aktivitas ekonomi daerah dinilai penting karena banyak pelaku usaha menjadi mitra pemerintah daerah dan bergantung pada perputaran kegiatan ekonomi setempat.

Baca Juga

Investasi Naik, Lapangan Kerja Formal Malah Turun, Kadin Soroti Hal Ini!

Anin mengatakan, masukan mengenai kebutuhan daerah menjadi salah satu bahan utama Rapimnas. Persoalan tersebut mencakup dukungan belanja, pembiayaan, teknologi, hingga berbagai ketentuan yang memengaruhi kemampuan UMKM menjalankan usaha.

Ia menjelaskan, pelemahan dunia usaha dapat menimbulkan dampak berantai. Ketika kegiatan bisnis melambat, investasi dan penerimaan pajak dapat ikut tertekan. Kondisi itu kemudian membatasi ruang pemerintah untuk membelanjakan anggaran dan mendorong perekonomian.

Karena itu, kerja sama pemerintah dan dunia usaha dibutuhkan untuk menjaga agar produksi, konsumsi, investasi, dan penerimaan negara saling memperkuat.

Perbesar Ekspor melalui Buy from Indonesia

Dalam menghadapi ketidakpastian, Anin menempatkan ekspor sebagai salah satu prioritas utama. Peningkatan ekspor dapat menambah devisa, memperbesar produksi, dan membuka kesempatan kerja.

Melalui inisiatif Buy from Indonesia, Kadin ingin menunjukkan bahwa perusahaan nasional telah menjadi bagian dari rantai pasok berbagai merek dan perusahaan global. Produk maupun komponen Indonesia sudah digunakan di pasar internasional, sehingga peluang pengembangannya perlu digarap lebih serius.

Menurut Anin, salah satu langkah yang dapat segera dilakukan adalah memperbesar penjualan kepada pelanggan yang sudah ada. Perusahaan perlu memahami perkembangan permintaan, menyiapkan kapasitas, dan memastikan tambahan pesanan dapat dipenuhi dari Indonesia.

Upaya tersebut penting agar peluang pertumbuhan pasar tidak beralih kepada produsen dari negara pesaing. Kadin ingin membantu menghubungkan informasi pasar dengan kemampuan produksi perusahaan nasional, termasuk pemasok dari kalangan UMKM.

Anin menjelaskan, pemetaan peluang ekspor perlu dilakukan secara terperinci, mulai dari jenis produk, negara tujuan, kapasitas produksi, hingga pelaku usaha yang dapat dilibatkan. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan ekspor dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan produksi yang lebih konkret.

Baca Juga

Industri Dalam Negeri Butuh Gas, Kadin dan Asaki Dukung Bahlil Pangkas Ekspor

Pada saat yang sama, Kadin mendorong penguatan investasi melalui semangat Buy Indonesia. Menurut dia, daya tarik investasi juga perlu dibangun dari kualitas perusahaan, termasuk kemampuan meningkatkan laba dan menjaga keberlanjutan usaha.

Peluang Uni Eropa Harus Diikuti Kesiapan Produksi

Anin menilai kerja sama perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa membuka peluang untuk meningkatkan ekspor. Ia menyebut tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, kopi, serta elektronik sebagai sejumlah produk yang memiliki peluang untuk dikembangkan.

Sektor-sektor tersebut juga penting karena memiliki keterkaitan dengan tenaga kerja dan jaringan pemasok lokal. Banyak UMKM dapat memperoleh manfaat dengan menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan eksportir.

Namun, Anin mengingatkan bahwa akses pasar tidak otomatis menghasilkan peningkatan penjualan. Pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kemampuan memenuhi persyaratan pembeli.

Menurut dia, UMKM membutuhkan dukungan yang nyata agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Dukungan itu meliputi teknologi, permodalan, pelatihan, serta pendampingan dalam memperbaiki proses produksi dan pengelolaan usaha.

Kadin menempatkan advokasi, pembinaan, dan pendampingan sebagai bagian dari perannya. Advokasi dilakukan untuk mendorong kebijakan yang mendukung usaha, sedangkan pembinaan dan pendampingan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan memanfaatkan peluang pasar.

Anin menekankan bahwa tambahan pembiayaan harus menghasilkan peningkatan daya saing. Dana yang lebih besar perlu disertai kemampuan mengelola usaha, menjaga mutu, dan menghasilkan produk yang dibutuhkan konsumen.

Siapkan Perusahaan Memenuhi Standar Eropa

Mulya Amri menambahkan, kesiapan memenuhi standar internasional menjadi faktor penting agar perusahaan Indonesia dapat memanfaatkan pasar Uni Eropa.

Menurut Mulya, dalam rancangan kesepakatan Indonesia–Uni Eropa terdapat dukungan untuk membantu perusahaan Indonesia memenuhi standar pasar Eropa. Hal tersebut penting karena persyaratan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG) menjadi perhatian besar di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan, sejumlah mitra Eropa mulai bekerja sama dengan Kadin Indonesia melalui Kadin Indonesia Institute untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Salah satunya adalah kerja sama dengan Danish Industry.

Kegiatan yang telah dilakukan mencakup webinar mengenai kesiapan ESG. Program tersebut direncanakan berlanjut melalui pelatihan selama dua hari pada November.

Selain pelatihan, kerja sama juga mencakup survei untuk mengetahui kesiapan perusahaan Indonesia memenuhi standar Uni Eropa. Pemetaan tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi kebutuhan pendampingan secara lebih tepat.

Mulya berharap dukungan serupa dapat berkembang bersama mitra dari negara-negara Eropa lainnya. Dengan demikian, perluasan akses pasar berjalan bersama peningkatan kemampuan pelaku usaha Indonesia untuk memasukinya.

Pembiayaan dan Legalitas UMKM

Anin menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung dunia usaha dan perlu mendapat perhatian besar. Tantangan yang mereka hadapi semakin beragam, mulai dari disrupsi teknologi, keterbatasan pembiayaan, hingga akses pasar.

Baca Juga

Kadin Dorong Peningkatan Ekspor Nasional, Bidik UMKM Tembus Pasar Global

Menurut dia, Kadin ingin memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam pemanfaatan data pelaku usaha. Ketersediaan data yang lebih baik akan membantu organisasi dan pemerintah menjangkau UMKM yang membutuhkan peningkatan kapasitas.

Kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) menjadi salah satu unsur penting dalam proses tersebut. Legalitas dan pendataan usaha dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan pendampingan serta menghubungkan pelaku usaha dengan pembiayaan dan pasar.

Anin juga menyoroti perlunya meningkatkan dukungan kredit kepada UMKM. Namun, peningkatan likuiditas perlu disertai penguatan kemampuan usaha agar pembiayaan benar-benar menghasilkan kegiatan produktif.

Ia mengatakan, masukan dari daerah juga mencakup persoalan hukum dan kebutuhan penyederhanaan beban yang dihadapi usaha kecil. Berbagai persoalan tersebut akan dirunut dalam Rapimnas agar rekomendasi Kadin mencerminkan kebutuhan di lapangan.

Bagi Anin, penguatan ekonomi rakyat dan perluasan pasar internasional merupakan agenda yang saling berkaitan. UMKM perlu diperkuat agar dapat menjadi pemasok yang andal dan ikut menikmati pertumbuhan ekspor.

Investasi Padat Karya Perlu Didorong

Menanggapi pertanyaan mengenai peningkatan investasi yang belum sejalan dengan perkembangan pekerjaan formal, Anin mengatakan karakter investasi perlu dilihat secara lebih terperinci.

Investasi pada pusat data dan smelter, misalnya, memiliki karakter padat modal. Penggunaan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerjanya berbeda dari industri padat karya.

Karena itu, menurut dia, kenaikan nilai investasi dan perubahan komposisi pekerjaan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai hubungan sebab-akibat. Keduanya perlu dianalisis dengan melihat sektor yang berkembang dan kebutuhan tenaga kerjanya.

Anin menilai Indonesia perlu terus menarik investasi pada sektor yang dapat menyerap banyak pekerja. Ia menyebut pertanian, perkebunan, perikanan, industri pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian.

Penguatan ekspor pada sektor-sektor tersebut dapat memberikan manfaat ganda: menambah devisa sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan agar usaha informal dapat berkembang menjadi usaha formal. Formalisasi diharapkan memudahkan pelaku usaha memperoleh dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kenaikan Upah Perlu Sejalan dengan Produktivitas

Dalam pembahasan mengenai upah minimum, Anin menekankan pentingnya menghubungkan kenaikan upah dengan peningkatan produktivitas. Menurut dia, persoalan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan daya saing.

Kadin memandang kesejahteraan pekerja sebagai hal penting. Pada saat yang sama, perusahaan harus mampu mengelola biaya dan risiko agar dapat terus berinvestasi serta mempertahankan kegiatan produksi.

Anin mengatakan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, turut mengubah cara perusahaan bekerja. Dunia usaha berupaya menghasilkan lebih banyak dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Karena itu, peningkatan keterampilan dan produktivitas menjadi bagian penting dari pembahasan ketenagakerjaan. Persoalan biaya usaha yang disampaikan dari daerah akan dihimpun untuk dibahas dalam Rapimnas.

Mengenai pajak atas kegiatan perdagangan daring, Anin mengatakan kebijakan perlu dilihat secara utuh. Pemerintah membutuhkan penerimaan, tetapi kondisi pelaku usaha dan waktu penerapan kebijakan juga harus diperhatikan.

Menurut dia, banyak UMKM kini mengandalkan kanal daring untuk berdagang. Kebijakan yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan mereka menjaga kelangsungan usaha.

Adapun mengenai sertifikasi halal, Anin menilai industri halal menyediakan peluang besar bagi Indonesia. Pengembangan sektor tersebut perlu diikuti dukungan agar pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan dan memanfaatkan pasar.

Ia memandang penyesuaian pelaksanaan kewajiban perlu memperhatikan kesiapan UMKM. Tujuannya agar pemenuhan standar dapat berjalan bersama penguatan usaha dan perluasan pasar.

Tata Kelola dan Fundamental Perusahaan

Menanggapi pertanyaan mengenai perusahaan besar dan persoalan pasar modal, Anin menegaskan pentingnya transparansi, penyebaran kepemilikan saham, dan kepatuhan terhadap arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, perkembangan perusahaan menuju kepemilikan yang lebih luas membutuhkan kesiapan. Namun, perusahaan perlu terus mengikuti arah pembenahan yang ditetapkan otoritas, termasuk meningkatkan keterbukaan.

Anin menilai tata kelola, distribusi kepemilikan, dan aktivitas perdagangan saham merupakan hal penting. Bersamaan dengan itu, perusahaan harus memperkuat kemampuan menghasilkan laba.

Kinerja fundamental, menurut dia, tetap menjadi pertimbangan penting bagi investor. Karena itu, pembenahan pasar modal perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas usaha perusahaan.

Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan banyak pekerja. Pembenahan perlu mendukung keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

Investasi Memerlukan Kepastian Hukum

Azis Syamsuddin menambahkan, investasi membutuhkan kondisi yang kondusif di berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan politik hingga hukum serta sosial budaya.

Menurut Azis, investor akan menilai situasi suatu daerah sebelum menanamkan modal. Selain peluang bisnis, mereka mempertimbangkan kepastian aturan dan pelaksanaan penegakan hukum.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum perlu berjalan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Kepastian tersebut penting agar investor dapat memahami risiko dan menjalankan usaha dengan perencanaan yang jelas.

Azis juga menyoroti perlunya penyelarasan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan. Ia menyebut perlindungan hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta ketentuan lingkungan sebagai bagian yang perlu dikoordinasikan.

Menurut dia, penyelarasan dibutuhkan agar pemenuhan persyaratan tidak menjadi rangkaian proses yang terlalu panjang. Pelaku usaha tetap harus memenuhi standar, tetapi pelaksanaannya perlu mendukung efisiensi dan kepastian.

Ia menilai penguatan mutu produk, pengendalian kualitas, dan pemenuhan persyaratan pasar tujuan merupakan bagian dari upaya meningkatkan ekspor. Agenda tersebut perlu ditopang oleh lingkungan usaha yang mendukung investasi.

Dukung Penegakan Aturan dan Pencegahan Karhutla

Dalam kesempatan yang sama, Anin menanggapi pertanyaan mengenai kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap terhadap hubungan dengan negara-negara tetangga.

Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama melalui ASEAN. Menurut dia, hubungan perdagangan dan investasi kawasan perlu dijaga, sementara persoalan kabut asap harus diarahkan pada penyelesaian yang melindungi masyarakat terdampak.

Anin mengatakan kebakaran hutan dan lahan juga merupakan persoalan serius bagi Indonesia. Penanganannya membutuhkan kerja sama, pemahaman terhadap kondisi di lapangan, dan langkah pencegahan yang konsisten.

Ia mendukung penegakan aturan terhadap pelanggaran. Kepastian mengenai aturan yang berlaku dinilai penting bagi dunia usaha.

Pada saat yang sama, Anin meminta perusahaan meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap wilayah operasionalnya. Luasnya lahan yang dikelola menuntut upaya pencegahan yang lebih baik.

Kadin, lanjut dia, menawarkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan mendorong asosiasi di bidang kehutanan serta perkebunan memperkuat pencegahan. Penanganan perlu dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Rapimnas Menghasilkan Program dan Rekomendasi

Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas Kadin 2026 Erwin Aksa menjelaskan, forum tersebut akan diikuti pengurus Kadin pusat, perwakilan Kadin daerah, serta anggota luar biasa.

Agenda utamanya adalah mengevaluasi kinerja Kadin selama periode 2025–2026 dan menyusun program kerja 2027. Rapimnas juga diharapkan menghasilkan rumusan yang dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan.

Menurut Erwin, rangkaian persiapan telah dimulai pada 24 September melalui kegiatan rapat pimpinan provinsi dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bidang-bidang di Kadin. Proses tersebut menjadi sarana untuk menghimpun kebutuhan serta usulan dunia usaha.

Anin menyebut masukan aktif telah diperoleh dari 28 provinsi. Ia menekankan bahwa kekuatan Kadin terletak pada kemampuannya membawa persoalan lapangan ke dalam pembahasan kebijakan.

Erwin menjelaskan, rangkaian kegiatan juga mencakup pertemuan dengan Bambang Brodjonegoro untuk membahas upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Selain itu, Kadin menyiapkan kursus eksekutif bersama César Hidalgo mengenai kompleksitas ekonomi pada 26–28 Oktober. Kegiatan tersebut dirancang untuk 40 peserta dan membahas pendekatan untuk memahami kemampuan serta pengembangan ekonomi suatu wilayah.

Kuliah umum bersama Hidalgo juga dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober. Rangkaian tersebut diharapkan memperkaya substansi pembahasan Rapimnas dan memperkuat penyusunan rekomendasi.

Erwin mengatakan, Kadin akan membentuk kelompok kerja yang mengkaji sejumlah kebijakan publik selama satu tahun ke depan. Hasilnya diharapkan menjadi bahan kajian dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah.

Panitia juga menyiapkan sesi pemaparan dari sejumlah otoritas ekonomi, termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua OJK.

Di area Rapimnas, pameran dari kelompok industri dan asosiasi akan menampilkan produk terbaru, inovasi teknologi, serta peluang bisnis. Rangkaian kegiatan Kadin juga akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Kadin Award yang direncanakan pada Desember.

Anin menegaskan, seluruh agenda tersebut perlu bermuara pada peningkatan daya saing dan kemajuan ekonomi rakyat. Ukuran keberhasilannya adalah kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dengan memanfaatkan penduduk usia produktif.

Kesempatan itu, menurut dia, perlu dijawab melalui kebijakan yang tepat dan kerja sama dunia usaha dengan pemerintah. Ekspor harus meningkat, investasi perlu menghasilkan kegiatan produktif, dan UMKM harus memperoleh dukungan untuk memperbaiki kualitas serta memperluas pasar.

Dengan demikian, penguatan fundamental tidak berhenti pada kemampuan perusahaan bertahan. Penguatan tersebut harus membawa produk Indonesia semakin diperhitungkan di pasar global dan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.