Matangkan Rapimnas, Kadin Indonesia Siapkan 8 Working Group untuk Rekomendasi Pemerintah

JAKARTA, investortrust.id — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Pengurus Harian di Menara Kadin, Jakarta, Senin (19/10/2026), untuk mematangkan persiapan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober mendatang.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyatakan bahwa Rapimnas mendatang akan menjadi momentum penting untuk menghimpun hasil dari Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) para wakil ketua umum koordinator.

"Rapat pengurus harian hari ini kita lebih banyak membahas tentang persiapan Rapimnas tanggal 29 Oktober yang akan datang," ujar Erwin Aksa di Menara Kadin, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Ia mengungkapkan, dalam Rapimnas tersebut Kadin akan mengerucutkan pembahasan ke dalam delapan working group. Setiap kelompok kerja ini nantinya akan dipimpin langsung oleh masing-masing Wakil Ketua Umum Koordinator (WKU-KA).

Delapan working group tersebut diproyeksikan untuk menghasilkan laporan komprehensif yang nantinya diserahkan sebagai rekomendasi strategis kepada pemerintah. "Mulai dari persoalan keuangan, persoalan pangan, kemudian persoalan migas, dan tentunya persoalan-persoalan yang sedang berlangsung sekarang ini di Indonesia," jelas Erwin.

Baca Juga

Kadin Imbau MSCI Lebih Objektif Menilai Pasar Modal Indonesia

Selain agenda internal Rapimnas, Kadin Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran sebagai lembaga advokasi bagi para pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Erwin menekankan bahwa kunci utama untuk mendongkrak iklim investasi dan kenyamanan berusaha terletak pada kepastian hukum serta stabilitas regulasi.

"Yang kita bahas adalah bagaimana menjaga kepastian hukum. Bagaimana Kadin tentunya bisa mengadvokasi para pelaku usaha, baik luar maupun dalam negeri, untuk memberikan kenyamanan berusaha," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan agar tidak mengganggu aktivitas bisnis di tanah air. "Kita berharap bahwa Kadin bisa melakukan advokasi terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dan juga terkait masalah perizinan. Jangan sampai ada perizinan yang berubah-ubah, peraturan yang berubah-ubah, dan kemudian mengganggu kenyamanan berusaha di Indonesia," imbuh Erwin.

Undang Tokoh Penting dan Pimpinan Lembaga Negara

Menyongsong pelaksanaan Rapimnas akhir Oktober ini, Kadin Indonesia telah merancang daftar undangan dari kalangan pejabat tinggi negara, pimpinan parlemen, hingga otoritas sektor keuangan.

Erwin menyebutkan, pihaknya turut mengundang Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, sejumlah tokoh penting dipastikan masuk dalam daftar undangan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kehadiran para pemangku kebijakan utama ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog konstruktif bagi dunia usaha. "Kita ingin berdiskusi langsung terkait masalah fiskal dan juga masalah makroekonomi dengan Gubernur Bank Indonesia. Jadi kita berharap bahwa Kadin ini bisa menjadi lembaga advokasi pelaku usaha, terutama UKM," pungkas Erwin.