Ilusi Kemajuan; Kebijakan Mineral yang Tak Selaras Ancam Konsep Resources-Based View

Oleh Edi Permadi - Tenaga Ahli Profesional Bidang Sumber Daya Alam, Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas

INVESTORTRUST - Pandangan resource-based view (RBV) bukanlah ciptaan satu orang, melainkan berevolusi selama beberapa dekade melalui karya banyak ekonom dan ahli teori manajemen strategis. Jay Barney secara luas dianggap sebagai bapak kerangka kerja RBV modern dalam makalahnya yang sangat berpengaruh tahun 1991, “Sumber Daya Tetap dan Keunggulan Kompetitif yang Berkelanjutan”

Dalam lanskap perdagangan komoditas kontemporer, nasionalisme sumber daya telah muncul kembali sebagai kerangka kerja dominan bagi negara-negara berkembang kaya sumber daya yang berupaya melepaskan diri dari jebakan pasca-kolonial ketergantungan bahan mentah.

Prinsip intinya jelas, yakni negara-negara berdaulat harus menegaskan kendali atas kekayaan mineral mereka untuk memastikan bahwa hasil ekonomi utama bermanfaat bagi warga negara mereka dengan menambahkan nilai dan dampak ekonomi multi-dimensi di area operasi. Namun, pelaksanaan strategis filosofi ini seringkali tersandung pada kesalahpahaman mendasar tentang jalan ke depan.

Tentu saja, investasi bernilai tambah yang berkelanjutan perlu dipertahankan untuk bersuara secara global dan memberi tahu "investor kandidat hijau" untuk menyuntikkan investasi mereka sebagai tambahan foreign direct investment (FDI) untuk pertumbuhan nasional. Negara, swasta, komunitas, dan semua pihak perlu berpartisipasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi peningkatan kemakmuran.

Hilirisasi vs Industrialisasi

Untuk membangun kerangka ekonomi yang berkelanjutan, para pembuat kebijakan harus secara ketat memisahkan konsep hilirisasi vertikal dari industrialisasi holistik.

Hilirisasi adalah fase awal, sisi penawaran, dari pengolahan bijih mentah menjadi produk setengah jadi dengan kemurnian tinggi di dalam negeri. Misalnya, konversi bijih nikel mentah menjadi feronikel atau endapan hidroksida campuran (MHP), atau ekstraksi emas dari lumpur anoda konsentrat tembaga untuk menghasilkan batangan emas murni 99,99% berkualitas investasi.

Sebaliknya, industrialisasi adalah transformasi struktural yang luas dan didorong oleh permintaan yang mengintegrasikan logam-logam olahan ini ke dalam ekosistem manufaktur domestik yang kompleks. Artinya, menggunakan nikel murni untuk membangun baterai kendaraan listrik (electrical vehicle/EV) lokal, atau memanfaatkan tembaga dan emas murni untuk memproduksi komponen kedirgantaraan presisi, semikonduktor dengan keandalan tinggi, dan mikroelektronika, dan bukan kembali ke teknologi yang kurang kompleks, seperti perhiasan.

Baca Juga

Indonesia Genjot Hilirisasi Tembaga demi Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

Investasi modal besar—yang mencapai miliaran dolar dalam infrastruktur dan fasilitas peleburan—membutuhkan konsistensi regulasi yang mutlak dan ketelitian teknis mendalam untuk berhasil. Tanpa lingkungan kebijakan yang selaras dan dapat diprediksi, modal akan mengalir keluar, dan transisi dari peleburan dasar ke manufaktur canggih akan terhenti.

Kesalahpahaman Strategis: Kesalahan Perhiasan dalam emas

Contoh menonjol ketidakselarasan kebijakan terjadi ketika pemerintah mewajibkan emas batangan murni 99,99% untuk disalurkan ke manufaktur perhiasan komersial domestik sebagai strategi "pengalihan" utama. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman yang salah tentang fisika metalurgi dan ekonomi industri. Secara teknis, emas 24 karat (99,99%) sangat mudah dibentuk dan secara struktural tidak cocok untuk perhiasan komersial tanpa sengaja dicampur dengan logam paduan, seperti tembaga atau perak untuk menambah daya tahan.

Secara ekonomi, pembuatan perhiasan adalah sektor kerajinan terfragmentasi dan bermargin rendah yang hanya menambahkan sedikit kompleksitas teknis pada logam. Nilai finansial utama perhiasan tetap terkait erat dengan harga spot global emas mentah yang spekulatif, sehingga tidak menawarkan limpahan teknologi atau keterkaitan ke belakang ke dalam perekonomian yang lebih luas.

Memaksa proses pemurnian berteknologi tinggi ke pasar komoditas ritel adalah pendekatan yang tidak ilmiah yang gagal menangkap keuntungan struktural sebenarnya dari industrialisasi yang sesungguhnya.

Konsekuensi kebingungan kebijakan ini terlihat ketika instrumen fiskal tidak sinkron dengan realitas industri. Struktur pajak ekspor yang restriktif yang diperkenalkan oleh kementerian keuangan—yang dirancang untuk menghukum ekspor mentah dan memaksa pemanfaatan domestik—seringkali memicu hambatan pasar yang tidak diinginkan. Ketika bea ekspor yang tinggi dikenakan pada komoditas emas olahan tanpa industri domestik yang matang dan berteknologi maju yang mampu menyerap volume tersebut, para produsen menghadapi krisis likuiditas yang parah.

Contoh yang mencolok terlihat pada produsen besar, seperti Freeport yang mengoperasikan smelter logam mulia besar-besaran, setelah investasi jumbo di Gresik, karena kebijakan fiskal yang ketat dan kurangnya aplikasi industri domestik di luar akumulasi emas batangan dasar, volume besar emas olahan—termasuk persediaan yang mencapai ton metrik emas 99,99%—terhenti di fasilitas penyimpanan perusahaan. Kebuntuan ini berdampak pada arsitektur keuangan negara, sangat memengaruhi kepemilikan pertambangan negara MIND ID.

Baca Juga

Rosan Sebut BUMN Baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk Transparansi Transaksi

Dengan mencekik arus kas dan mengunci triliunan rupiah dalam persediaan yang tidak terjual dan tidak likuid, ketidaksesuaian ini secara langsung mengurangi pendapatan nasional secara keseluruhan dan melemahkan ruang fiskal anggaran negara. Ketika kebijakan hilir berfokus pada metrik ritel yang sewenang-wenang daripada membangun keterkaitan industri yang maju, nasionalisme sumber daya berisiko berubah menjadi isolasi ekonomi—menghukum perusahaan-perusahaan unggulan yang didukung negara, menghambat pendapatan nasional, dan membekukan kekayaan yang seharusnya dibuka.

Emas 99,99% adalah salah satu produk ekspor penghasil pendapatan signifikan. Bebas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk ekspor membuktikannya. Pasokan nasional harus diamankan melalui kewajiban pasar domestik atau prioritas pertama untuk membeli. Ini wajib, tetapi pajak ekspor adalah prioritas untuk ditarik kembali guna membuka pendapatan ekspor nasional dari investasi jangka panjang dan berkelanjutan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan ketahanan nasional kita.