Kementerian PU Tangani 2.200 Lokasi Terdampak El Nino, 53.052 Ha Sawah Diselamatkan

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menangani 2.200 lokasi yang terdampak kekeringan imbas "Godzilla El Nino" hingga 7 September 2026. Penanganan tersebut mencakup kawasan permukiman, daerah irigasi dan sawah, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dari penanganan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut telah menyelamatkan area sawah seluas 53.052 hektare (ha). Selain itu, Kementerian PU telah mendistribusikan 14,1 juta liter air untuk melayani 857.725 jiwa serta mendukung pemadaman 283 titik api akibat karhutla.

Ia mengatakan, ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kondisi kekeringan.

"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga," kata Dody dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (10/9/2026).

Baca Juga

Pemerintah Perkuat Kesiapan Hadapi El Nino dan Pantau Dampak Erupsi Gunung Berapi

Dari 2.200 lokasi yang ditangani, sebanyak 1.677 lokasi merupakan penanganan kekeringan di kawasan permukiman. Dody melanjutkan, 240 lokasi berada pada daerah irigasi atau sawah, sedangkan 283 lokasi merupakan penanganan karhutla. "Sebanyak 1.760 lokasi telah selesai ditangani, sementara 440 lokasi masih dalam proses penanganan," katanya menambahkan.

Selamatkan 53.052 Hektare Sawah

Pada sektor pertanian, penanganan dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan sawah seluas 53.052 ha. Upaya tersebut dilakukan melalui pemompaan air dari sungai ke sawah di 104 lokasi, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder di 21 lokasi, serta pembuatan saluran darurat di tiga lokasi.

Selain itu, Kementerian PU melakukan pemasangan sandbag, pengaturan pola giliran air, optimalisasi saluran, dan pemasangan pipa di 112 lokasi.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kata Dody, Kementerian PU telah menangani 1.677 lokasi kekeringan di kawasan permukiman. Penanganan tersebut didominasi distribusi air bersih di 1.629 lokasi.

Sementara itu, pembangunan atau pemanfaatan sumur bor dilakukan di sembilan lokasi dan penanganan lainnya dilakukan di 39 lokasi. Secara keseluruhan, layanan tersebut telah menjangkau 857.725 jiwa dengan total air bersih yang didistribusikan mencapai 14.109.231 liter.

Lebih jauh, penanganan juga dilakukan untuk mendukung pengendalian karhutla yang berkaitan dengan kondisi kering di sejumlah wilayah. Hingga saat ini, Kementerian PU telah menangani 283 lokasi karhutla melalui kegiatan pemadaman titik api.

Menurut Dody, sebanyak 263 lokasi telah selesai ditangani, sementara 20 lokasi masih dalam penanganan. Secara kewilayahan, penanganan kekeringan tersebar di Pulau Jawa sebanyak 1.291 lokasi, Kalimantan 412 lokasi, Sulawesi 199 lokasi, Sumatera 124 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 99 lokasi, Maluku 50 lokasi, serta Papua 25 lokasi.

Pulau Jawa menjadi wilayah dengan cakupan penanganan terbesar. Di wilayah tersebut, layanan air bersih telah diberikan kepada 694.147 jiwa dan dukungan diberikan terhadap 28.582 hektare sawah.

Baca Juga

El Nino, Pembakar Bayaran, dan Seni "Merampok" Lewat Pengadilan

Dody menegaskan, pihaknya terus memantau kondisi ketersediaan air dan memperkuat respons di wilayah yang masih mengalami kekeringan. Adapun penanganan dilakukan melalui koordinasi unit pelaksana teknis di daerah dengan mengoptimalkan sumber daya air dan infrastruktur yang tersedia.

"Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Kondisinya tentu berbeda-beda, tapi bagi kami di PU yang penting adalah bisa cepat hadir sesuai kebutuhan di lapangan. Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat," tegas Dody.

Ihwal itu, Menteri PU berkomitmen akan terus memastikan pemantauan dan penanganan kekeringan secara berkala melalui sistem pemantauan sumber daya air serta laporan dari balai-balai teknis di daerah.