Realisasi KPR Subsidi Turun 15% YoY, BP Tapera Ungkap Penyebabnya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) turun 15% secara tahunan (year on year/yoy) per 28 Agustus 2026.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, realisasi FLPP per 28 Agustus 2026 tercatat sekitar 137.000 unit. Angka tersebut turun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar 162.000 unit.
"Memang kalau kita analisis ada penurunan 15% year-on-year antara 28 Agustus 2025 dibanding 28 Agustus 2026. Ini pernah kita sampaikan bahwa tantangannya saat ini tidak lagi di sisi demand (permintaan)," kata Heru saat ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2026) malam.
Baca Juga
BP Tapera Catat 121.363 KPR FLPP Tersalurkan hingga Juli, BTN Jadi Penyalur Terbesar
Menurutnya, minat masyarakat terhadap rumah subsidi masih tinggi. BP Tapera telah melakukan audiensi dan diskusi dengan pengembang di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan.
"Kalau sisi demand mereka tidak ada keluhan, artinya minat terhadap rumah subsidi masih sangat bagus. Yang menjadi permasalahan sekarang dari sisi supply-nya (pasokan)," ujar Heru.
Heru juga menilai, pasokan rumah subsidi belum dapat mengikuti tingginya permintaan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari perizinan, lahan, hingga kenaikan harga material.
"Contohnya masalah perizinan, masalah lahan, kemudian juga eskalasi harga-harga material yang membuat teman-teman pengembang yang modalnya terbatas agak kesulitan meningkatkan skala produksinya," ungkap dia.
Baca Juga
BP Tapera Salurkan 111.537 KPR FLPP, Buruh Jadi Penerima Terbesar
Meski realisasi hingga Agustus masih di bawah target, Heru mengatakan BP Tapera tetap mengejar target penyaluran KPR subsidi sebanyak 350.000 unit hingga akhir 2026.
Menurut dia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah meminta BP Tapera mengejar realisasi melalui skema rumah susun (rusun) subsidi.
"Pak Menteri (Maruarar Sirait) sudah menyuruh kita terus mengejar untuk skema rusun (subsidi) bisa dijalankan. Target rusun yang ready stock minimal 10.000 (unit)," tutur Heru.
BP Tapera, lanjut Heru, telah berkolaborasi dengan Danantara Housing Expo serta Perum Perumnas untuk mengoptimalkan penyaluran rumah subsidi yang telah tersedia. "Yang ready stock masih cukup banyak, sekitar di angka 9.000 sampai 10.000-an (unit) termasuk dari pengembang swasta lainnya yang kita inventarisasi. Itu bagian dari target realisasi kita sampai akhir tahun ini," kata Heru.
Heru menegaskan, target rusun subsidi tersebut termasuk dalam target keseluruhan penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026. Ihwal itu, BP Tapera tetap optimistis mengejar target tersebut hingga akhir tahun dengan melibatkan seluruh ekosistem perumahan.
"Kita tetap optimis lah, tetap berupaya maksimal dengan seluruh ekosistem. Saya tahu situasinya tidak mudah," kata Heru.
Heru menambahkan, pengembang di berbagai daerah juga menghadapi kenaikan harga material. Dikatakan, sejumlah pengembang bahkan bersedia mengurangi margin untuk menutup kenaikan biaya tersebut.
"Bahkan di berbagai daerah juga teman-teman pengembang luar biasa mau mengorbankan sekitar 10-15% margin-nya untuk menutup eskalasi harga-harga yang dikisaran itu," imbuh dia.
Sebagai informasi, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP per 26 Agustus 2026 mencapai 134.734 unit dengan nilai Rp 16,765 triliun. Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan 62.944 unit, disusul Bank Syariah Nasional (BSN) sebanyak 32.905 unit, BRI 14.387 unit, BNI 9.670 unit, dan Bank Mandiri 4.004 unit.
Dari sisi wilayah, Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi sebanyak 31.844 unit, diikuti Jawa Tengah 11.755 unit, Sulawesi Selatan 11.111 unit, Jawa Timur 9.463 unit, dan Banten 8.612 unit.
Sementara itu, realisasi FLPP tercatat 818 unit di Papua, 275 unit di Papua Tengah, 326 unit di Papua Barat Daya, 134 unit di Papua Barat, dan 62 unit di Papua Selatan.