Ambisi 9.500 ASN di IKN pada 2029, Realisasi 2.000
IKN, investortrust.id — Pemerintah menargetkan sebanyak 9.500 aparatur sipil negara (ASN) ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2029. Namun, hingga Maret 2026, jumlah ASN yang berada di IKN baru mencapai sekitar 2.000 orang.
Target tersebut merupakan bagian dari rencana menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik di tahun 2028. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
Baca Juga
Taman Safari dan Nusantara Park Bakal Ramaikan Investasi di IKN
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Jakarta pada 30 Maret 2026 memaparkan, jumlah ASN yang berada di IKN baru mencapai sekitar 2.000 orang.
Pemerintah secara bertahap menargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN mulai bertugas di Nusantara. Jumlah tersebut kemudian ditargetkan meningkat hingga mencapai 9.500 ASN pada 2029.
Di sisi lain, pembangunan berbagai fasilitas penunjang pemerintahan di IKN terus dilakukan. Sejumlah infrastruktur eksekutif telah terbangun, seperti kompleks Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM), hingga 47 tower rumah susun (Rusun) ASN.
Pada 2026, pembangunan IKN diprioritaskan pada kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk Gedung DPR, Gedung MPR, hingga Mahkamah Konstitusi.
Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan OIKN, Mia Amalia menyatakan, pihaknya telah menyampaikan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Identifikasi tersebut mencakup kebutuhan kementerian/lembaga (K/L) yang diperlukan dalam proses pembangunan IKN. Beberapa di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Baca Juga
OIKN Targetkan Pembangunan Kantor Bank Himbara di IKN Mulai Kuartal I/2027
"Sudah kami sampaikan cukup lama ke PANRB. Ini jadi input kepada PANRB untuk menyusun rencana pemindahan ASN. Kewenangannya untuk memberi input kementerian/lembaga ada di kami, keputusan siapa yang dipindahkan dan kapan ada di kementerian PANRB," kata Mia usai upacara Kemerdekaan RI ke-81 di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).
Sebelumnya, Menteri PANRB pada era pemerintahan Joko Widodo, Abdullah Azwar Anas, pada 18 Februari 2024 menyatakan sekitar 12.000 ASN dari 38 kementerian/lembaga akan dipindahkan secara bertahap ke IKN hingga Desember 2024.
Sementara itu, proses pemindahan ASN ke IKN masih berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan.
Hemat Listrik Demi Tekan Biaya Operasional
Di samping itu, otorita juga harus menanggung biaya pengelolaan berbagai fasilitas yang telah terbangun. Basuki memperkirakan biaya perawatan gedung dan infrastruktur lainnya di IKN mencapai sekitar Rp 500 miliar per tahun.
"Kita beberapa bulan lalu melakukan efisiensi, misalnya lampu itu jam 21.00 WIB sudah ada beberapa yang dimatikan, ini sudah bisa mengefisienkan sekitar Rp 50 miliar lebih," kata Basuki saat ditemui di IKN, Senin (17/8/2026).
Untuk 2027, pagu indikatif OIKN ditetapkan sebesar Rp 6,7 triliun. Dari angka tersebut, sekitar Rp 5,3 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.