Prabowo Bentuk Bursa Mineral, RI Bidik Jadi Penentu Harga Dunia

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tahap baru kebijakan ekspor satu pintu dengan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia. Pemerintah menargetkan bursa tersebut mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan ambisi besar membawa Indonesia naik kelas dari sekadar produsen komoditas menjadi salah satu pusat pembentukan harga komoditas dunia.

Prabowo menyampaikan rencana tersebut ketika memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/08/2026). Dalam pidato itu, Presiden memaparkan sejumlah langkah transformasi ekonomi yang akan dijalankan setelah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Prabowo, sudah terlalu lama Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis dunia—mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet hingga sejumlah mineral dan komoditas lainnya—tetapi justru tidak mempunyai pengaruh sebanding dalam menentukan harga produknya sendiri.

Presiden mempertanyakan logika perdagangan ketika komoditas berasal dari bumi Indonesia, ditambang atau diproduksi dengan tenaga masyarakat Indonesia, tetapi referensi harganya terbentuk di pusat perdagangan negara lain yang bahkan tidak menghasilkan komoditas tersebut.

“Barang kita, kekayaan kita, yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia, justru harganya ditentukan di luar negeri,” demikian garis besar kritik Prabowo.

Bagi Presiden, persoalan tersebut bukan alasan Indonesia meninggalkan mekanisme pasar. Pemerintah justru ingin membangun mekanisme pasar yang lebih kuat di dalam negeri dengan perdagangan yang transparan, likuid, mempunyai volume besar, diawasi regulator, dan dipercaya pelaku pasar internasional. “Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia,” tegas Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah telah membahas rencana pembentukan bursa tersebut bersama OJK. Presiden menginginkan persiapan regulasi, kelembagaan, sistem perdagangan dan pengawasannya dipercepat sehingga Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. “Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,” katanya.

Prabowo sekaligus meminta dukungan DPR RI agar kerangka hukum yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan bursa dapat dibahas dan diterbitkan dalam waktu sesingkat mungkin. Menurut dia, kecepatan pengambilan keputusan tetap harus berjalan bersama mekanisme demokrasi, pengawasan dan akuntabilitas.

Bursa tersebut nantinya diarahkan menjadi tempat bertemunya produsen, perusahaan tambang, petani, eksportir, trader, pembeli, industri pengguna, investor serta lembaga keuangan dalam satu ekosistem perdagangan yang transparan.

Pemerintah berharap dari transaksi tersebut lahir harga referensi Indonesia yang semakin kredibel untuk komoditas-komoditas yang mempunyai posisi produksi besar di pasar global.

Dengan demikian, target pemerintah lebih besar daripada sekadar memindahkan lokasi transaksi. Indonesia ingin mempunyai peran dalam proses price discovery, yakni mekanisme pasar yang membentuk harga berdasarkan permintaan, penawaran, kualitas, volume, waktu pengiriman dan berbagai faktor fundamental lainnya.

Dari Produsen Menjadi Price Maker

Selama ini Indonesia mempunyai posisi sangat kuat dari sisi produksi sejumlah komoditas, tetapi belum tentu mempunyai posisi sama kuat dalam struktur perdagangan global.

Harga berbagai komoditas masih merujuk pada bursa, indeks atau pusat perdagangan internasional. Kondisi tersebut membuat negara penghasil mempunyai risiko menjadi price taker: memasok barang dalam jumlah besar tetapi menerima harga yang ditentukan mekanisme pasar di luar yurisdiksinya.

Pemerintah ingin mengubah struktur tersebut secara bertahap. Jika perdagangan domestik menghasilkan volume yang besar, likuiditas kuat dan partisipasi internasional luas, harga yang terbentuk di Indonesia berpotensi menjadi salah satu rujukan bagi pembeli dan penjual di pasar global.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak sedang berusaha menetapkan harga secara administratif. Ia mengakui harga tetap harus mengikuti mekanisme pasar. Harga yang terlalu tinggi tanpa didukung fundamental juga tidak masuk akal.

Yang ingin dibangun adalah pasarnya berada di Indonesia dan mekanisme pembentukan harganya berlangsung secara transparan di Indonesia. “Yang penting bursanya ada di Republik Indonesia,” kata Presiden.

Pembentukan bursa merupakan tahap berikutnya dari reformasi tata kelola ekspor yang sebelumnya dijalankan pemerintah melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.

DSI dibentuk sebagai pintu pemrosesan dan pengawasan transaksi ekspor komoditas strategis. Presiden sebelumnya menjelaskan DSI bukan eksportir tunggal dan tidak mengambil alih komoditas milik perusahaan.

Fungsinya adalah membangun sistem pencocokan data: berapa volume barang yang dimuat ke kapal, berapa yang dilaporkan dalam dokumen ekspor, berapa yang diterima di negara tujuan, berapa harga transaksi, serta berapa devisa yang seharusnya dibayarkan kembali.

Dengan pendekatan itu, pemerintah ingin mencegah perbedaan besar antara data ekspor Indonesia dengan catatan negara tujuan. DSI dan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis karena itu mempunyai fungsi berbeda tetapi saling melengkapi.

DSI memperkuat transparansi arus barang dan devisa, sedangkan bursa membangun mekanisme perdagangan dan pembentukan harga.

Apabila kedua sistem dapat terintegrasi, pemerintah akan mempunyai visibilitas yang lebih kuat mulai dari barang yang keluar, harga transaksi, kualitas komoditas, pembeli, hingga penerimaan devisanya.

Tekan Under-Invoicing dan Transfer Pricing

Salah satu persoalan yang ingin ditekan pemerintah adalah praktik under-invoicing, yakni pencantuman nilai transaksi lebih rendah daripada nilai sebenarnya, serta penyalahgunaan mekanisme transfer pricing yang dapat memindahkan keuntungan ke yurisdiksi lain.

Perdagangan yang semakin transparan akan menyediakan data pembanding harga yang lebih baik bagi pemerintah, eksportir, pembeli maupun otoritas perpajakan.

Jika sebuah komoditas mempunyai kualitas, volume dan tanggal transaksi yang relatif sama tetapi dilaporkan dengan harga jauh di bawah harga pasar, sistem yang transparan akan membuat anomali tersebut lebih mudah terlihat.

Pemerintah berharap mekanisme tersebut mempersempit ruang penyimpangan tanpa harus melakukan intervensi langsung terhadap setiap transaksi.

Bagi negara, manfaatnya dapat muncul melalui meningkatnya akurasi nilai ekspor, penerimaan pajak dan royalti, serta devisa hasil ekspor. Bagi produsen, transparansi dapat memperkecil asimetri informasi dan memperkuat posisi tawar terhadap pembeli.

Hal penting lainnya dalam rancangan Presiden adalah penempatan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan OJK. Prabowo ingin perdagangan komoditas strategis mempunyai standar tata kelola dan pengawasan yang kuat seperti pasar keuangan. Integritas transaksi, transparansi data, perilaku perantara, potensi manipulasi pasar, serta perlindungan peserta bursa harus berada dalam sistem pengawasan yang jelas.

Presiden menyatakan keyakinannya OJK dapat menjalankan tugas tersebut. Ia sekaligus menghubungkan pembentukan bursa komoditas dengan reformasi lebih luas pada pasar modal Indonesia.

Baca Juga

Nikel Sudah, Sekarang Bahlil Siapkan Larangan Ekspor Barang Mentah untuk Komoditas Ini

Menurut Prabowo, OJK telah melakukan reformasi besar di pasar saham dengan menindak pelanggaran aturan. Pemerintah juga akan melanjutkan transformasi pasar modal melalui agenda demutualisasi bursa.

Bagi pemerintah, pasar modal dan pasar komoditas yang kredibel merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi yang sama.

Pasar modal harus mampu mempertemukan perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor. Sementara bursa komoditas harus mempertemukan produsen dengan pembeli serta menghasilkan harga yang kredibel. Keduanya membutuhkan aturan yang jelas, transparansi, likuiditas dan kepercayaan.

Salah satu tujuan paling strategis adalah menciptakan Indonesia reference price bagi komoditas unggulan. Indonesia mempunyai peluang besar terutama pada komoditas di mana kontribusi produksinya terhadap pasar global cukup signifikan. Semakin besar pangsa Indonesia, semakin kuat pula modal dasarnya untuk membangun pusat perdagangan yang berpengaruh.

Namun, sebuah harga referensi internasional tidak dapat diciptakan hanya melalui keputusan pemerintah. Harga tersebut harus dipercaya pelaku pasar.

Untuk itu, bursa membutuhkan volume transaksi besar, jumlah peserta yang memadai, produk kontrak yang sesuai kebutuhan industri, standardisasi kualitas, mekanisme penyelesaian transaksi yang kuat, infrastruktur gudang dan logistik, serta data yang tersedia secara transparan.

Partisipasi pembeli internasional juga menjadi penting. Jika bursa hanya diikuti penjual domestik tanpa pembeli global, proses pembentukan harga akan kurang dalam dan kurang representatif.

Karena itu, target menjadikan Indonesia sebagai price maker membutuhkan pembangunan market ecosystem, bukan sekadar membangun platform transaksi. Petani hingga Perusahaan Tambang Bisa Mendapat Manfaat

Jika bursa berjalan efektif, manfaatnya tidak hanya dirasakan perusahaan tambang atau eksportir besar. Petani dan produsen komoditas juga berpotensi memperoleh akses terhadap informasi harga yang lebih transparan.

Saat informasi harga terbatas, produsen di bagian awal rantai nilai biasanya mempunyai posisi tawar paling lemah. Mereka mengetahui harga yang ditawarkan pembeli lokal, tetapi belum tentu mengetahui nilai akhir komoditas tersebut ketika diperdagangkan di pasar yang lebih besar.

Harga referensi yang transparan dapat mengurangi ketimpangan informasi tersebut.

Pada tahap lebih maju, bursa komoditas juga dapat menyediakan berbagai instrumen lindung nilai atau hedging. Produsen maupun industri pengguna dapat mengelola risiko ketika harga komoditas naik atau turun secara tajam.

Bagi industri hilir, kepastian harga bahan baku membantu perencanaan produksi. Bagi produsen, mekanisme lindung nilai dapat memberikan perlindungan terhadap penurunan harga.

Namun, instrumen tersebut membutuhkan pasar yang matang, pengawasan kuat dan literasi yang baik agar tidak berubah menjadi aktivitas spekulasi berlebihan.

Terhubung dengan Hilirisasi

Pembentukan bursa juga berkaitan dengan agenda hilirisasi. Selama ini hilirisasi terutama dipahami sebagai proses mengolah bahan mentah menjadi barang dengan nilai tambah lebih tinggi. Tetapi pemerintah mulai memperluas pendekatan: nilai tambah tidak hanya berasal dari pabrik dan smelter, melainkan juga dari perdagangan, pembiayaan, logistik, asuransi dan pembentukan harga.

Indonesia dapat menghasilkan nikel, misalnya, tetapi apabila perdagangan, pembiayaan dan kontrak referensinya berada di negara lain, sebagian nilai ekonomi ekosistem tersebut juga berada di luar negeri.

Dengan bursa domestik, pemerintah berharap semakin banyak bagian dari rantai nilai komoditas berlangsung di Indonesia Hal tersebut sejalan dengan pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia, bank emas, DSI, Danantara dan reformasi pasar modal yang juga disampaikan Presiden.

Keseluruhan kebijakan itu menunjukkan satu arah: pemerintah ingin nilai ekonomi yang berasal dari aset Indonesia semakin banyak diciptakan, diperdagangkan, dibiayai dan disimpan di Indonesia.

Ambisi tersebut tetap menghadapi tantangan besar. Bursa internasional yang sekarang menjadi rujukan dunia memperoleh reputasi melalui proses puluhan tahun. Investor dan perusahaan mempercayainya karena kedalaman pasar, kepastian kontrak, kualitas penyelesaian transaksi dan konsistensi regulasi.

Indonesia harus membangun kredibilitas serupa. Karena itu, kewajiban transaksi saja tidak cukup. Jika biaya perdagangan terlalu tinggi, prosedur birokratis, likuiditas rendah atau harga tidak mencerminkan fundamental pasar, pelaku usaha akan mencari mekanisme lain.

OJK dan pemerintah perlu memastikan bursa mempunyai independensi operasional yang memadai, aturan yang predictable, teknologi perdagangan yang kuat serta mekanisme pengawasan terhadap manipulasi harga dan konflik kepentingan.

Integrasi dengan DSI juga harus menghasilkan lebih banyak transparansi tetapi lebih sedikit birokrasi. Eksportir tidak seharusnya menghadapi pengulangan pengisian data atau proses administratif baru apabila informasi sebenarnya sudah tersedia pada sistem pemerintah.

Baca Juga

Respons Surpres Prabowo, OJK Matangkan Persiapan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas

Bagi Prabowo, pembangunan bursa mineral dan komoditas pada akhirnya merupakan bagian dari agenda kedaulatan ekonomi.

Selama puluhan tahun Indonesia menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar tetapi belum selalu memperoleh porsi nilai tambah yang sepadan. Pemerintah ingin mengubah kondisi tersebut melalui hilirisasi, pembenahan ekspor, pengawasan devisa dan kini pembentukan pusat perdagangan domestik.

Presiden menginginkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi lokasi tempat komoditas ditambang atau dipanen, kemudian nilai terbesar dari perdagangan dan pembentukan harga dinikmati di luar negeri. “Indonesia akan berhenti menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain,” kata Prabowo.

Jika Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat mulai beroperasi sesuai target 1 Januari 2027, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa bursa tersebut mampu menghasilkan harga yang benar-benar dipercaya dunia.

Karena menjadi produsen besar memberi Indonesia kekuatan pasokan, tetapi menjadi pusat pembentukan harga membutuhkan sesuatu yang lebih sulit: likuiditas, transparansi, integritas dan kepercayaan pasar global.