Kadin Sambut RAPBN 2027: Indonesia Incorporated Kunci Target Pertumbuhan 6%

JAKARTA, Investortrust.id — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif arah kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2026. Langkah strategis ini dinilai mencerminkan tekad kuat pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempercepat transformasi struktural nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa Kadin siap mendukung penuh implementasi kebijakan tersebut melalui semangat Indonesia Incorporated. Sinergi ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup pemerintah, dunia usaha, BUMN, Danantara, pemerintah daerah, UMKM, perguruan tinggi, hingga para pekerja demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu fondasi penting yang disoroti Kadin adalah apresiasi dari lembaga pemeringkat internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia. S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, yang mengukuhkan posisi Indonesia di kategori investment grade. Selain itu, China Lianhe Credit Rating memberikan rating AAA dengan outlook stabil untuk penerbitan Panda Bond Indonesia karena menilai efektivitas kebijakan pemerintah dan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Merespons capaian positif tersebut, Anindya menekankan pentingnya kepercayaan global sebagai modal utama menarik modal asing ke sektor riil. Menurut Anindya, kepercayaannya harus diwujudkan dalam bentuk investasi nyata melalui kepastian hukum, konsistensi regulasi, kemudahan perizinan, dan biaya logistik yang kompetitif.

"Bagi dunia usaha, trust adalah modal. Ketika lembaga pemeringkat internasional dari Barat maupun Timur memberikan penilaian positif terhadap Indonesia, ini memperkuat pesan bahwa Indonesia memiliki fundamental yang baik dan prospek jangka panjang yang menjanjikan," kata Anindya dalam pernyataan resminya, Jumat (14/8/2026).

Terkait postur RAPBN 2027, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun dengan target pendapatan negara Rp 3.426 triliun dan defisit anggaran yang menipis menjadi 2,40% terhadap PDB. Rancangan anggaran ini disertai target makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, serta nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS. Kadin menilai besarnya belanja negara ini harus mampu menjadi pengungkit investasi swasta dan BUMN melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Belanja negara di atas Rp 4.000 triliun merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah APBN mampu menciptakan multiplier effect dan menarik investasi swasta berkali-kali lipat," ujar Anindya.

Baca Juga

Kadin Siap Kolaborasi dengan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi 6%

Dukungan Kadin juga diarahkan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional yang mencakup kemandirian pangan, energi, kesehatan, pendidikan, hilirisasi, hingga infrastruktur. Sektor-sektor ini dinilai bersentuhan langsung dengan dunia usaha dan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6,0%-6,5% serta pengangguran terbuka menjadi 4,30%-4,87%. Kadin mendorong pelibatan UMKM dan pengusaha daerah dalam rantai pasok program nasional tersebut agar dampak ekonominya terdistribusi merata.

"Kadin mendukung penuh delapan prioritas pemerintah karena seluruhnya bermuara pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu kita bangun adalah efek pengganda sehingga satu program pemerintah menggerakkan sebanyak mungkin kegiatan ekonomi," kata Anindya.

Di sektor infrastruktur dan proteksi kawasan, Kadin mendukung dimulainya proyek jangka panjang Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa sepanjang Banten hingga Gresik yang diperkirakan memakan waktu 15 hingga 20 tahun. Selain melindungi kawasan pemukiman dan manufaktur dari ancaman abrasi, proyek ini dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas industri konstruksi, baja, dan teknologi nasional dengan dukungan pembiayaan inovatif dari Danantara maupun investor swasta.

"Kadin mendukung keberanian pemerintah memulai Giant Sea Wall. Ini adalah proyek lintas generasi. Yang dilindungi bukan hanya daratan, tetapi juga jutaan penduduk, pusat industri, jaringan logistik dan aset ekonomi nasional," kata Anindya.

Langkah inovatif lainnya adalah rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali untuk menangkap peluang transaksi keuangan berskala global. Kehadiran PFII diharapkan mampu mengintegrasikan aktivitas investasi, perbankan, hingga pasar modal berstandar internasional langsung di dalam negeri tanpa harus bergantung pada pusat keuangan luar negeri.

"Selama ini terdapat transaksi dengan underlying assets Indonesia, tetapi pembiayaan atau penyelesaian transaksinya dilakukan di luar negeri. PFII memberikan kesempatan untuk membawa lebih banyak aktivitas bernilai tambah itu ke Indonesia," ujar Anindya.

Pemerintah juga berencana mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis per 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK untuk memperkuat posisi penentuan harga komoditas ekspor. Langkah ini dibarengi dengan komitmen perbaikan fasilitas dasar, seperti renovasi 10.000 puskesmas dan puluhan ribu sekolah yang diyakini akan memberi dampak ganda bagi industri dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Pertumbuhan Ekonomi RI Cetak Rekor di Tengah Tekanan Global

"Kalau Indonesia mempunyai pangsa produksi yang besar, Indonesia juga harus mempunyai price discovery mechanism yang kredibel. Kita tidak cukup menjadi produsen. Indonesia harus naik kelas dalam rantai nilai perdagangan dunia," kata Anindya.

"Infrastruktur terpenting suatu negara bukan hanya jalan, pelabuhan dan bandara. Manusia adalah infrastruktur utama pembangunan. Sekolah yang baik dan pelayanan kesehatan yang baik akan menentukan produktivitas Indonesia dalam puluhan tahun mendatang," lanjut Anindya.

Guna mengoptimalkan aset negara yang belum produktif, Kadin menyambut baik skema kerja sama pemanfaatan tanah, gedung, hingga kawasan dengan pihak swasta tanpa melepas kepemilikan negara. Kebijakan dwikewarganegaraan terbatas bagi diaspora bertalenta unggul juga dinilai sangat strategis untuk mengubah brain drain menjadi brain gain demi mempercepat transformasi teknologi dan industri nasional.

"Aset negara jangan dibiarkan tidur ketika masyarakat membutuhkan pekerjaan dan Indonesia membutuhkan investasi. Kalau sektor swasta dapat meningkatkan produktivitas aset tanpa negara kehilangan kepemilikan strategisnya, ini dapat menciptakan win-win solution," ujar Anindya.

"Kompetisi antarnegara hari ini bukan hanya kompetisi mendapatkan modal, tetapi juga kompetisi mendapatkan the best brains and the best talents. Indonesia mempunyai diaspora luar biasa dan kita harus membuat mereka tetap menjadi bagian dari pembangunan Indonesia," tegas Anindya.

Sebagai mesin baru investasi, penguatan peran Danantara dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) diharapkan menjadi katalis dalam membiayai proyek strategis serta meningkatkan transparansi transaksi sumber daya alam secara digital. Kadin menegaskan kesiapannya untuk terus berjalan berdampingan dengan pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Kadin mendukung Danantara menjadi katalis, bukan bekerja sendirian. Kalau satu rupiah modal Danantara dapat menarik beberapa rupiah investasi swasta domestik maupun asing, daya ungkitnya terhadap perekonomian akan sangat besar," kata Anindya.

"Prinsipnya adalah more transparency, less bureaucracy. Kekayaan Indonesia harus menjadi modal Indonesia. Modal menjadi investasi, investasi membangun industri, industri menciptakan pekerjaan, dan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah semangat Indonesia Incorporated yang ingin kita wujudkan bersama," ujar Anindya.

"Kadin Indonesia siap bergotong royong bersama pemerintah. Semangat kita adalah Indonesia Incorporated. Pemerintah dan dunia usaha bukan berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi mitra strategis untuk mencapai tujuan yang sama: investasi semakin mudah, dunia usaha berkembang dan semakin banyak pekerjaan berkualitas tercipta," kata Anindya.

"Ujung dari seluruh kebijakan ekonomi haruslah kesejahteraan rakyat. Investasi dimudahkan, lapangan kerja diperluas, pengangguran dan kemiskinan diturunkan, kesenjangan dipersempit, dan kesejahteraan rakyat ditingkatkan. Itulah tujuan akhir Indonesia Incorporated," tutup Anindya.