Masela dan Jalan Panjang Membuka “Lumbung Gas” Indonesia

JAKARTA, Investortrust.id - Proyek LNG Abadi Masela memasuki tahap pembangunan setelah groundbreaking pada 16 Juli 2026 sejak kontrak kerja sama pertama kali ditandatangani pada 1998, dengan produksi gas bruto yang diproyeksikan mencapai 1,75 BSCFD. Pengembangan lapangan gas tersebut dapat memperkuat pasokan energi nasional sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan keberlanjutan pengembangan Lapangan Abadi Masela memberikan sinyal positif bagi ketahanan energi dan neraca gas nasional dalam beberapa tahun mendatang.

"Total cadangan gas Lapangan Abadi Masela mencapai sekitar 18,54 TSCF. Jumlah tersebut setara dengan 53,30% dari total cadangan terbukti gas nasional pada 2025," kata Komaidi dikutip Rabu (12/8/2026).

Dari sisi produksi, gas Masela diproyeksikan dapat mencapai sekitar 34% dari produksi gas nasional saat ini. Skala tersebut membuat pengembangan lapangan gas di Maluku tersebut memiliki peran strategis terhadap pasokan gas nasional.

Dari sisi ekonomi, pengembangan Lapangan Abadi Masela juga membawa nilai investasi yang besar. Berdasarkan kajian ReforMiner, investasi proyek tersebut berpotensi menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional hingga sekitar Rp 2.363 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2023, total biaya pengembangan Lapangan Abadi Masela sepanjang umur proyek diperkirakan mencapai US$ 34,754 miliar atau sekitar Rp 590 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.000 per dolar AS.

Angka tersebut mencakup investasi di luar biaya yang telah dikeluarkan atau sunk cost sebesar US$ 20,946 miliar. Selain itu, biaya operasi diperkirakan mencapai US$ 12,978 miliar dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$ 830 juta.

ASR merupakan biaya yang disiapkan untuk kegiatan penutupan fasilitas serta pemulihan lokasi setelah kegiatan proyek berakhir. Dengan total tersebut, kebutuhan investasi Masela setara sekitar 2,3 kali realisasi investasi hulu migas nasional pada 2025 yang mencapai US$15,42 miliar.

Serap Gas untuk Industri Domestik

Dari sisi ketenagakerjaan, ReforMiner memperkirakan proyek Masela membutuhkan sekitar 12.000 pekerja pada puncak konstruksi. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% atau 3.600 pekerja diproyeksikan berasal dari masyarakat lokal.

Kehadiran PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam struktur konsorsium LNG Abadi Masela juga memberikan nilai strategis bagi pengembangan proyek. Sebagai bagian dari Pertamina, perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan ekosistem bisnis energi dari hulu hingga hilir.

Baca Juga

Blok Masela Groundbreaking setelah 28 Tahun Mangkrak, Prabowo Ungkap Strateginya

Pertamina juga menguasai sebagian besar infrastruktur distribusi gas dan memiliki pangsa pasar yang besar dalam niaga gas domestik. Posisi tersebut dinilai dapat membantu proyek Masela mengurangi risiko pasar melalui integrasi rantai bisnis. Melalui anak usahanya, termasuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertagas, Pertamina memiliki akses terhadap jaringan transmisi, distribusi, serta konsumen gas domestik.

Komaidi mengatakan posisi Pertamina dalam konsorsium dapat diarahkan untuk memperkuat hubungan dengan calon pembeli gas domestik. Koordinasi dengan PT PLN, PLN Energi Primer Indonesia, PT Pupuk Indonesia, serta BUMN lainnya dinilai perlu dilanjutkan agar kesepakatan awal dapat berubah menjadi kontrak penjualan gas jangka panjang yang pasti dan layak dibiayai.

“Kepastian penyerapan di dalam negeri dapat mengurangi eksposur proyek terhadap volatilitas harga LNG spot global dan membantu menjaga kelayakan ekonomi proyek dalam jangka panjang,” kata Komaidi.

Integrasi Pertamina melalui PHE di sektor hulu dan PGN di sektor midstream hingga hilir juga dapat diarahkan untuk mendukung alokasi gas domestik. ReforMiner memperkirakan penyerapan dalam negeri dapat diarahkan sedikitnya 60% dari produksi gas Masela.

PGN saat ini mengelola jaringan pipa gas lebih dari 35.000 kilometer yang melayani pasar di 17 provinsi dan 74 kabupaten/kota. Perusahaan tersebut juga memiliki posisi kuat dalam infrastruktur hilir dan menguasai sekitar 91,36% niaga gas nasional.

Selain aspek pasar, posisi Pertamina sebagai BUMN strategis dinilai dapat membantu koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan BUMN. Koordinasi tersebut mencakup perizinan, pengadaan lahan, pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), pengadaan utama, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Komaidi juga menilai dukungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat memperkuat aspek permodalan dan keputusan strategis Pertamina dalam proyek tersebut.

Menurut dia, Danantara sebagai lembaga yang mengkonsolidasikan aset-aset besar milik negara dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas melalui sindikasi perbankan, penerbitan instrumen utang, maupun optimalisasi modal kerja antar-BUMN.

“Dukungan finansial institusional ini turut menurunkan risiko kredit Pertamina dalam mendanai proyek Masela, sekaligus memberikan keyakinan kuat kepada mitra internasional seperti INPEX dan penyedia dana eksternal mengenai keberlanjutan arus kas proyek,” ungkap Komaidi.

Baca Juga

Blok Masela Masuk Fase Konstruksi, Investasi US$20,9 Miliar Dorong Ekonomi Maluku

Meski groundbreaking telah dilakukan, pengembangan Abadi Masela masih menghadapi sejumlah tahapan penting sebelum produksi dimulai. Proyek tersebut masih harus menyelesaikan front-end engineering design (FEED), mencapai keputusan investasi final (final investment decision/FID) yang ditargetkan pada akhir 2026, kemudian masuk tahap engineering, procurement and construction (EPC) hingga commissioning dan produksi perdana.

Komaidi mengatakan status Abadi Masela sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) membuat konsistensi kebijakan pemerintah menjadi penting. Menurut dia, sejarah panjang proyek tersebut menunjukkan bahwa hambatan pengembangan tidak hanya berasal dari persoalan teknis, tetapi juga perubahan kebijakan.

“Perubahan rencana pengembangan, termasuk perubahan skema dari LNG terapung menjadi LNG darat memberikan dampak yang tidak sederhana. Perubahan tersebut mengharuskan dilakukannya penyusunan ulang desain, lokasi fasilitas, kebutuhan lahan, infrastruktur, keekonomian, dan jadwal pelaksanaan proyek,” ucap Komaidi.