S&P Pertahankan Rating RI, Ekonom Ingatkan Pentingnya Transparansi Operasional Danantara

JAKARTA, investortrust.id – Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai menjadi salah satu reformasi struktural yang mendapat perhatian positif dari S&P Global Ratings. Namun, apresiasi tersebut dinilai baru menjadi langkah awal karena pemerintah masih harus membuktikan implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Kepala Ekonom PT Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan, keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil menunjukkan lembaga pemeringkat internasional mulai melihat perbaikan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Salah satu yang mulai mendapat penilaian positif adalah reformasi Danantara dan inisiatif Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Fakhrul, S&P menilai DSI berpotensi meningkatkan penerimaan negara serta kualitas ekspor apabila implementasinya berjalan sesuai rencana.

“Ini merupakan pengakuan bahwa reformasi yang sedang dilakukan mulai dipahami oleh investor global. Namun yang diapresiasi S&P bukan hanya idenya, melainkan keyakinan bahwa implementasinya akan semakin baik,” kata Fakhrul kepada awak media Senin, (13/7/2026).

Meski demikian, ia menegaskan hasil tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Setelah komunikasi kebijakan dinilai membaik, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh reformasi benar-benar terlaksana sesuai yang telah disampaikan kepada pasar.

“Justru sekarang kita memasuki fase pembuktian. Setelah komunikasi mulai membaik, fokus berikutnya adalah implementasi. Pemerintah harus memastikan setiap reformasi benar-benar berjalan sesuai yang telah dikomunikasikan kepada pasar,” tutur dia.

Baca Juga

S&P Global Wanti-Wanti Pemerintah Indonesia Soal Danantara dan DSI

Menurut Fakhrul, salah satu agenda terpenting ke depan adalah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai desain dan implementasi DSI, mulai dari mekanisme operasional, tata kelola, hubungan dengan neraca pembayaran, dampaknya terhadap penerimaan negara, hingga koordinasinya dengan kebijakan fiskal dan moneter.

“DSI berpotensi menjadi salah satu reformasi struktural terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, transparansi dan komunikasi menjadi sangat penting agar investor memahami bagaimana kebijakan ini bekerja dan bagaimana manfaatnya terhadap penerimaan negara serta ketahanan eksternal Indonesia,” terang Fakhrul.

Ia menambahkan, pengalaman beberapa bulan terakhir menunjukkan komunikasi kebijakan yang jelas mampu mengurangi ketidakpastian, menurunkan premi risiko, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Fakhrul menjelaskan, keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil juga merupakan perkembangan yang lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar. Berbeda dengan hasil penilaian Moody’s dan Fitch beberapa bulan sebelumnya yang sama-sama memberikan outlook negatif, laporan S&P menunjukkan perubahan persepsi terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan eksternal di tengah tekanan global.

Baca Juga

S&P Global Ratings Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia BBB dengan Outlook Stabil

“Keputusan S&P menunjukkan bahwa pasar internasional mulai mengapresiasi adanya perbaikan koordinasi dan komunikasi kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Ini merupakan perkembangan yang positif, terutama setelah periode awal tahun yang dipenuhi ketidakpastian kebijakan fiskal maupun kelembagaan,” bebernya.

Fakhrul menuturkan, ketika Moody’s dan Fitch melakukan proses penilaian pada awal tahun, komunikasi kebijakan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Berbagai kebijakan fiskal, implementasi Danantara, hingga arah pengelolaan sektor sumber daya alam masih menyisakan banyak pertanyaan di mata investor global.

“Harus diakui, pada saat proses review Moody’s dan Fitch berlangsung, komunikasi kebijakan masih sangat tidak pasti. Banyak kebijakan yang belum dijelaskan secara utuh sehingga memunculkan berbagai interpretasi di pasar. Ketidakpastian seperti ini selalu menjadi faktor yang diperhatikan lembaga pemeringkat karena pada akhirnya memengaruhi persepsi terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi,” jelasnya

Selain menyoroti DSI, S&P juga mengakui kuatnya pendapatan negara pada Semester I 2026, komitmen pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta langkah penyesuaian belanja negara untuk menjaga disiplin fiskal.

“Rating investment grade bukanlah garis akhir. Ini adalah modal untuk melangkah ke tahap berikutnya. Pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal, melanjutkan reformasi struktural, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan komunikasi tetap konsisten. Dengan demikian, ruang untuk memperoleh peningkatan kualitas kredit Indonesia di masa mendatang akan semakin terbuka,” tandasnya.