Proyek PLTS 100 GW Harus Jadi Momentum Stop PLTU Mangkrak
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) harus dibarengi dengan konsistensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 PLN. Apalagi, dari total tambahan PLTU 6,3 GW dalam RUPTL, beberapa di antaranya terindikasi mangkrak.
PLN mengakui masih terdapat 34 PLTU yang masuk kategori terkendala dalam RUPTL 2025-2034, yang sebagian akan disetop dan sisanya dilanjutkan atau diganti dengan pembangkit listrik bahan bakar lain. Namun, selain daftar tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil juga menemukan PLTU lain yang juga terseok dalam pembangunannya, yakni PLTU Jambi 1 dan 2, Sumut 1, dan Kalselteng 3.
Baca Juga
IESR Ungkap Tiga Model Pengelolaan PLTS untuk Desa Indonesia
Policy Strategist Coordinator Cerah Dwi Wulan Ramadani mengungkapkan, mempertahankan PLTU bermasalah justru akan merugikan Indonesia. Dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto membangun PLTS 100 GW, seharusnya proyek PLTU bermasalah langsung digantikan dengan PLTS. Apalagi, pemadaman listrik bergilir tetap saja terjadi di sejumlah daerah meski Indonesia mengandalkan produksi batu bara dalam negeri.
“Ketergantungan listrik kita lebih 60% terhadap PLTU membuat ketersediaan listrik kita rentan karena harus menyesuaikan ketersediaan pasokan batu bara. Pembangunan PLTS 100 GW harus jadi momentum untuk mengoreksi hal ini,” kata Dwi Wulan dalam kajiannya, dikutip Senin (22/6/2026).
Dia menyampaikan, pengembangan PLTS harus diimbangi dengan pensiun dini PLTU agar Indonesia tidak mengulang kejadian kelebihan pasokan beberapa tahun silam, sekaligus memastikan proyek 100 GW terealisasi dan tidak berpotensi menjadi aset terlantar (stranded asset) yang menimbulkan kerugian negara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi Oscar Anugrah menyebut, sejumlah PLTU di Sumatra menghadapi tantangan utilisasi dan prospek ekonomi jangka panjang seiring meningkatnya komitmen transisi energi.
Dia mencontohkan ekspansi PLTU Jambi-1 dan Jambi-2 masing-masing 600 MW yang justru mangkrak. Menurutnya, hal ini menjadi bukti pemerintah perlu meninjau ulang proyek-proyek pembangkit batu bara yang belum beroperasi dan mendorong percepatan pengembangan pembangkit hijau dalam revisi RUPTL.
Baca Juga
“Kami menyambut positif rencana pemerintah memasukkan pengembangan PLTS 100 GW ke dalam revisi RUPTL PLN. Revisi ini harus menjadi momentum untuk meninjau kembali proyek-proyek PLTU baru yang belum beroperasi,” ujar Oscar.
Lebih lanjut, Oscar juga meminta agar investasi energi dipastikan diarahkan pada sumber energi terbarukan yang meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, mendukung keadilan iklim, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap batu bara secara terukur.