Menpar Widiyanti Dorong Pemerataan Ekonomi Lewat Sertifikasi Halal di Desa Wisata

JAKARTA, investortrust.id – Sektor pariwisata diklaim tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika global. Pada Januari-April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta atau tumbuh 8,24% dibanding periode yang sama tahun 2025 (yoy).

Sementara itu pada kuartal pertama, Indonesia memperoleh devisa wisata sebesar US$ 4,05 miliar atau sekitar Rp 68,28 triliun yang naik 6,3% (yoy).

“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Dia menegaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata harus memberi dampak yang semakin nyata bagi masyarakat, terutama melalui penguatan ekonomi lokal, desa wisata, UMKM, pekerja pariwisata, dan pelaku usaha di daerah.

Capaian tersebut rencananya terus diarahkan agar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan.

Kementerian Pariwisata mendorong pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, serta kolaborasi dengan BPJPH untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.

Baca Juga

Sektor Pariwisata Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Devisa Tembus Rp 68 Triliun

Hingga 30 Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di daerah.

Selain desa wisata, pemerataan manfaat pariwisata juga diperkuat melalui penyelenggaraan event daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah terlaksana di 15 provinsi mencatat keterlibatan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM, dengan pergerakan ekonomi mencapai lebih dari Rp 45,57 miliar.

“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Widiyanti.

Kementerian Pariwisata juga memperkuat dukungan ke daerah melalui tugas pembantuan di 38 provinsi. Program ini mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, serta pendukungan event pariwisata untuk meningkatkan kualitas destinasi dan mendorong pergerakan wisatawan.

Widi menekankan, pembangunan pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri, komunitas, dan masyarakat.

“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas: pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat,” pungkas dia.