PLTS 100 GW Butuh Lahan Setara 70 Ribu Lapangan Bola

JAKARTA, Investortrust.id - Program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dari sisi skala pembangunan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga pengelolaan operasional di lapangan.

Akademisi Universitas Indonesia (UI) Eko Adhi Setiawan menjelaskan target kapasitas 100 GW merupakan proyek energi dengan skala yang belum pernah dilakukan Indonesia sebelumnya. Untuk itu, pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan pembangkit, tetapi harus memastikan kesiapan kelembagaan, teknologi, serta masyarakat yang akan mengelolanya.

Baca Juga

IESR Ungkap Tiga Model Pengelolaan PLTS untuk Desa Indonesia

Berdasarkan perhitungan yang dipaparkan Eko, target 100 GW PLTS setara dengan pemasangan sekitar 167 juta panel surya berkapasitas 600 watt peak (Wp). "Luas area yang dibutuhkan diperkirakan setara sekitar 70 ribu lapangan sepak bola," kata Eko dalam media briefing "Indonesia Kejar PLTS 100 GW, Apa yang Perlu Diperhatikan?" di Jakarta, dikutip Minggu (31/5/2026).

Selain itu, sistem Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai berkapasitas 320 gigawatt hour (GWh) diperkirakan membutuhkan sekitar 64 ribu kontainer baterai berukuran 20 kaki.

Eko menegaskan ukuran keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kapasitas pembangkit yang berhasil dipasang. Indikator yang lebih penting adalah sejauh mana energi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan produktif, apakah biaya energi dapat ditekan, penggunaan bahan bakar diesel berkurang, produktivitas ekonomi meningkat, serta apakah sistem mampu beroperasi secara andal dalam jangka panjang.

Ia juga mendorong pembentukan pusat layanan regional yang dapat memberikan respons cepat terhadap gangguan dan mendukung kegiatan operasi serta pemeliharaan sistem di berbagai daerah.

Menurut Eko, pendekatan tersebut penting agar proyek energi desa tidak berhenti pada tahap pembangunan fisik, melainkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Keberhasilan program PLTS nasional tidak cukup ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi oleh kemampuan membuktikan 10 GW PLTS-BESS hingga 2029 sebagai model yang valid secara teknis, layak secara finansial, kuat secara kelembagaan, siap secara SDM, dan menghasilkan nilai ekonomi sebelum diperluas menuju target 100 GW," ujar Eko.

Program tersebut dirancang menjangkau sekitar 80 ribu desa di seluruh Indonesia melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu tulang punggung implementasi di tingkat lokal. Secara matematis, kapasitas tersebut setara dengan rata-rata 1,25 megawatt PLTS dan 4 megawatt hour baterai untuk setiap desa.

Namun, Eko menegaskan angka tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam karena kebutuhan energi setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. "Desa perikanan, desa pertanian, kawasan wisata, pulau kecil, maupun desa yang telah terhubung dengan jaringan PT PLN (Persero) memiliki pola konsumsi dan kebutuhan listrik yang tidak sama," kata Eko.

Kebutuhan SDM 500 Ribu Orang

Menurut Eko, keberhasilan program desa energi sangat bergantung pada kemampuan KDMP menjalankan fungsi layanan energi yang selama ini berada dalam ekosistem profesional ketenagalistrikan.

Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai PLN, PT Pertamina (Persero), pemerintah daerah, penyedia teknologi, sekolah menengah kejuruan, politeknik, hingga perguruan tinggi.

Baca Juga

Target PLTS 100 GW Dikejar, Investor Masih Hadapi Hambatan

Ia memperkirakan kebutuhan SDM minimal untuk mendukung operasional sekitar 80 ribu KDMP dapat mencapai sekitar 500 ribu orang. Tenaga kerja tersebut mencakup koordinator energi, operator teknis lokal, teknisi operasi dan pemeliharaan, petugas layanan masyarakat, hingga tim pendamping teknis regional yang memiliki kompetensi di bidang sistem tenaga listrik, baterai, inverter, dan keselamatan kelistrikan.

"Kapasitas manusia menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kapasitas pembangkit. Tanpa SDM yang memadai, investasi besar berisiko tidak memberikan manfaat ekonomi yang optimal," ujar Eko.

Selain jumlah tenaga kerja yang besar, kebutuhan peningkatan kapasitas dan pelatihan juga menjadi tantangan tersendiri. Pengelolaan sistem energi berbasis PLTS dan baterai membutuhkan keahlian teknis yang berbeda dibandingkan sistem kelistrikan konvensional yang selama ini banyak digunakan di daerah.