JAKARTA, Investortrust.id - Akademisi Universitas Indonesia (UI) menilai keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang ditargetkan rampung pada 2029 tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas yang dibangun, tetapi kemampuan pemerintah membangun fondasi implementasi kuat, mulai teknologi, pembiayaan, tata kelola hingga sumber daya manusia (SDM).

Dia mengusulkan fokus pada 10 GW terlebih dahulu.

Dosen Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik UI Eko Adhi Setiawan mengatakan skala program tersebut jauh melampaui pengalaman negara-negara ASEAN dalam mengembangkan energi surya. Vietnam yang saat ini menjadi benchmark pengembangan PLTS di ASEAN membutuhkan beberapa tahun untuk meningkatkan kapasitas surya dari sekitar 86 megawatt pada 2018 menjadi sekitar 16,5 GW pada 2020 dan kemudian mencapai kisaran 18-19 GW dalam beberapa tahun berikutnya.

Baca Juga

Prabowo Mau Bangun PLTS 100 GW dalam 3 Tahun, Ini Tantangannya

"Vietnam dapat menjadi inspirasi sekaligus antisipasi bagi Indonesia. Akselerasi PLTS memang bisa terjadi sangat cepat, tetapi membutuhkan kesiapan jaringan listrik, regulasi, insentif, dan tata kelola yang kuat," ujar Eko dalam media briefing "Indonesia Kejar PLTS 100 GW, Apa yang Perlu Diperhatikan?" di Jakarta, dikutip Minggu (31/5/2026).

Sementara target Indonesia untuk membangun 100 GW PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS) berkapasitas 320 gigawatt hour (GWh) Eko berpendapat, memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengalaman Vietnam karena tersebar di ribuan desa dan membutuhkan dukungan baterai skala besar.

Eko menjelaskan tantangan utama program tersebut tidak hanya terletak pada pembangunan pembangkit, tetapi juga integrasi sistem secara nasional. Dari sisi teknologi, Indonesia harus membangun ekosistem lengkap yang mencakup PLTS, baterai, inverter, hingga sistem pengelolaan energi dalam waktu yang relatif singkat.

Di sektor pembiayaan, kebutuhan investasi yang sangat besar menuntut kejelasan model bisnis dan arus kas agar proyek dapat berjalan berkelanjutan. Sementara dari sisi tata kelola, semakin besar target yang dikejar maka semakin tinggi kebutuhan akan akuntabilitas. Pemerintah harus memastikan siapa yang mengoperasikan sistem, siapa yang membayar, siapa yang merawat, serta siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi gangguan.

Baca Juga

RI Genjot PLTS 100 GW, Prabowo Tekankan Kolaborasi Energi Bersih di Asia Tenggara

"SDM adalah ujung tombak program ini. Tanpa SDM lokal yang kuat, sistem bisa terpasang tetapi tidak terawat dan tidak berkembang secara berkelanjutan," kata Eko.

Usul Mulai 10 GW

Alih-alih langsung berfokus pada target 100 GW, Eko mengusulkan pemerintah lebih dahulu membangun model PLTS-BESS berkapasitas sekitar 10 GW yang terbukti berhasil secara teknis dan ekonomi.

Program tersebut dapat difokuskan pada 10 ribu hingga 12 ribu desa prioritas yang memiliki aktivitas ekonomi produktif, seperti perikanan, pertanian, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, serta pulau-pulau kecil yang masih bergantung pada pembangkit diesel.

Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat menguji efektivitas tata kelola, model pembiayaan, sistem operasi dan pemeliharaan, serta kesiapan SDM sebelum melakukan ekspansi dalam skala yang jauh lebih besar.

Baca Juga

Target PLTS 100 GW Dikejar, Investor Masih Hadapi Hambatan

Eko menilai pembangunan sekitar 10 GW PLTS dan 20-30 GWh BESS dalam empat tahun sudah cukup memberikan dampak signifikan bagi Indonesia sekaligus menjadi salah satu proyek energi surya terbesar di kawasan ASEAN.

"Ini bukan menurunkan ambisi. Justru karena targetnya besar, fondasi implementasinya harus kuat. Indonesia tidak boleh kembali ke diesel, tetapi juga tidak boleh mengulang kebiasaan membuat target besar tanpa mengukur kapasitas eksekusi," kata Eko.