Target PLTS 100 GW Dikejar, Investor Masih Hadapi Hambatan

JAKARTA, Investortrust.id - Lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang dinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bergantung pada besarnya kapasitas yang dibangun, tetapi juga kemampuan pemerintah menciptakan fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai wilayah.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu memprioritaskan program quick wins pada tahap awal atau take-off period. "Langkah tersebut penting untuk langsung menekan konsumsi minyak diesel, membuka investasi energi bersih, memperluas akses listrik, dan membangun optimisme publik terhadap proyek energi surya berskala besar," kata Fabby dalam media briefing "Indonesia Kejar PLTS 100 GW, Apa yang Perlu Diperhatikan?" di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Prabowo sebelumnya menyatakan, program PLTS 100 GW ditargetkan selesai sebelum 2029 dan diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi bersih di kawasan ASEAN. Pemerintah menilai pengembangan energi surya menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mempercepat transisi menuju energi rendah karbon.

Fabby mengatakan, IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus implementasi awal. Agenda tersebut mencakup percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan battery energy storage system (BESS), serta pengembangan pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

Baca Juga

Kejar Target PLTS 100 GW, Pemerintah Siapkan Perpres hingga 24.000 Hektare Lahan

"Ketiga agenda itu penting untuk membuktikan bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar target kapasitas, melainkan bagian dari transformasi sistem energi nasional secara nyata," kata Fabby.

Dia mengatakan, program dedieselisasi menjadi salah satu langkah paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS. Indonesia masih memiliki ribuan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang belum sepenuhnya terhubung dengan sistem kelistrikan utama.

Implementasi RUPTL Minim

Fabby mengatakan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PT PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil. PLN menargetkan pengurangan pasokan listrik berbasis PLTD hingga 80% pada 2030.

Namun, implementasi proyek dedieselisasi dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum optimal. "Proses lelang proyek pada 2022 minim peminat, sementara penandatanganan letter of intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala terkait persetujuan tarif listrik.

Selain itu, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjadi turunan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida, terkait harga batas atas proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS juga belum diterbitkan hingga kini.

Fabby menilai pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme pengadaan proyek agar lebih menarik bagi investor dan sesuai dengan kondisi lapangan. Salah satu opsi yang diusulkan ialah bundling proyek secara selektif di wilayah dengan cakupan lebih kecil tetapi memiliki kapasitas lebih besar. "Pendekatan tersebut dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan keekonomian proyek, dan membuat proyek lebih layak secara pembiayaan atau bankable bagi investor," kata dia.

Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti peluang penghematan BBM melalui program fat burning. Program ini memanfaatkan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar.

Konsumsi BBM PT PLN untuk pembangkit listrik masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang tinggi. "Untuk itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan signifikan apabila mekanisme pengadaan dan regulasinya disiapkan secara jelas,": kata dia.

Baca Juga

Prabowo Mau Bangun PLTS 100 GW dalam 3 Tahun, Ini Tantangannya

Program PLTS 100 GW pertama kali diperkenalkan Prabowo pada Juni 2025. Saat itu, pemerintah menyampaikan target bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 100% pada 2035. Dalam skema tersebut, pembangunan PLTS terdiri atas 80 GW PLTS tersebar dan 20 GW PLTS terpusat sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah kemudian kembali menegaskan program tersebut pada Maret 2026 sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan krisis energi dan mengurangi impor BBM dalam jangka pendek maupun menengah. Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mulai menyusun rencana implementasi agar proyek dapat berjalan lebih cepat.