Menyikapi Arah Pangan Nasional di Tengah Dinamika Global

Oleh: Dadang Syamsul Munir *)

INVESTORTRUST - Dunia saat ini sedang berada pada titik balik transformasi sistem pangan global. Di berbagai panggung dunia, terutama melalui Forum Ekonomi Dunia (WEF), narasi besar terus digaungkan untuk merumuskan ulang masa depan ekonomi dan pangan umat manusia. WEF secara intensif mempromosikan The Great Food Transformation, yang mengusulkan perubahan radikal melalui digitalisasi pertanian, sistem pangan berbasis protein alternatif, hingga penerapan stakeholder capitalism. Salah satu agenda yang paling sentral adalah Transisi Hijau (Green Transition), sebuah langkah sistematis menuju sistem pangan "rendah karbon" yang menuntut perubahan drastis pada praktik budidaya, penggunaan lahan, dan standar emisi di tingkat global.

Bagi Indonesia, ide-ide tersebut hadir dengan tawaran teknologi presisi, model pertanian korporasi yang efisien, serta standar tata kelola berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) yang diklaim mampu menarik investasi hijau dalam skala masif. Sebagai bagian dari komunitas internasional, wajar jika tren tersebut dicermati. Namun, melihat dinamika kebijakan pangan di Tanah Air saat ini, muncul catatan reflektif: sejauh mana arus global yang diinisiasi oleh forum-forum seperti WEF tersebut selaras dengan realitas dan kepentingan domestik kita?

Secara prinsip, ide-ide tersebut tentu layak untuk dipelajari. Belajar dari pengalaman global, kita bisa melihat bagaimana Vietnam, India, dan Brasil melakukan penyesuaian yang cerdas demi melindungi kepentingan nasionalnya. Vietnam sukses bertransformasi menjadi eksportir pangan dunia dengan mengadopsi teknologi perbenihan dan mekanisasi dari luar, namun mewajibkan adanya transfer pengetahuan agar teknologi tersebut adaptif dengan kondisi delta Mekong. India, di tengah tekanan standar ESG global, memilih untuk menyusun standar keberlanjutan versinya sendiri dan membangun ekosistem digital pangan nasional yang mandiri agar data petani tetap berada dalam kendali negara. Sementara Brasil, sebagai raksasa agribisnis, membangun model "pertanian berkelanjutan tropis" melalui riset intensif lembaga nasional (EMBRAPA) untuk menciptakan varietas unggul yang tahan di lahan tropis asam, sehingga mereka mampu menjadi lumbung pangan dunia tanpa mengorbankan kedaulatan riset nasionalnya.

Indonesia tidak perlu menolak mentah-mentah tawaran global, namun memodifikasinya adalah keharusan. Mengacu pada preseden negara-negara tersebut, setiap gagasan—termasuk agenda transisi hijau—perlu diterjemahkan ke dalam konteks kedaulatan dan realitas sosial-ekonomi kita sendiri. Jika agenda tersebut dipaksakan tanpa penyesuaian yang cermat, terdapat risiko ketergantungan sistemik terhadap teknologi asing yang justru dapat melemahkan fondasi ekonomi agraria kita. Menguji dan menyesuaikan arah kebijakan global dengan kepentingan nasional merupakan bentuk kewaspadaan strategis, agar Indonesia tetap mampu menjadi subjek yang berdaulat atas sumber daya pangannya sendiri.

Dalam pengamatan di lapangan, terdapat enam tantangan struktural yang patut kita perhatikan bersama. Pertama, narasi efisiensi sering kali menjadi pintu masuk bagi menyusutnya produksi domestik jika ketergantungan pada impor terlalu besar. Kedua, agenda Transisi Hijau itu sendiri, yang jika tidak disesuaikan dengan konteks lokal, berpotensi membebani petani kecil dengan standar emisi yang sulit dipenuhi, sekaligus mengkriminalisasi praktik pertanian tradisional yang dianggap tidak sejalan dengan parameter global. Ketiga, standar ESG yang sering kali menjadi hambatan non-tarif bagi inisiatif ekonomi akar rumput. Keempat, isu plasma nutfah melalui hak paten benih yang berisiko memutus hak petani mengelola hasil panennya sendiri. Kelima, digitalisasi pangan sebagai bentuk baru ekstraksi data. Keenam, model corporate farming yang perlu diuji dampaknya terhadap kesejahteraan petani kecil.

Ekosistem Inovasi Nasional

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan ekosistem inovasi nasional yang Solid yang melibatkan kolaborasi pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia industri. Strategi utamanya adalah akselerasi adopsi teknologi melalui modifikasi. Indonesia tidak perlu menunggu riset domestik selesai dari titik nol; teknologi mutakhir dari luar dapat diserap secara agresif, kemudian segera dimodifikasi oleh periset dan pelaku industri lokal agar sesuai dengan karakteristik lahan, iklim, dan struktur sosial petani Indonesia.

Transformasi ini akan jauh lebih mudah dicapai melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif. Sinergi ini akan sangat berarti jika diletakkan pada semangat deregulasi yang produktif, di mana setiap kebijakan yang lahir justru memangkas hambatan, memberikan kemudahan akses permodalan, serta menyederhanakan birokrasi bagi pelaku usaha pangan di lapangan. Lebih jauh, kolaborasi eksekutif-legislatif ini perlu memastikan pengesahan regulasi ketat terhadap akses sumber daya genetik untuk mencegah biopirasi, sekaligus menempatkan pembangunan infrastruktur rantai pendingin (cold chain) sebagai Proyek Strategis Nasional yang prosedurnya dipermudah.

Bagi Indonesia, kemandirian pangan mungkin bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan syarat eksistensi di tengah ketidakpastian dunia. Kepentingan strategis terletak pada pergeseran peran: dari sekadar objek pasar global menjadi subjek ekonomi yang berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.

Kelemahan terbesar kita bukanlah pada kurangnya sumber daya, melainkan pada bagaimana memadukan visi untuk membangun kekuatan dari dalam. Kita perlu menyatukan langkah melalui "Gerakan Pangan Nusantara" sebagai kompas nasional. Gerakan ini akan memfokuskan bangsa pada pembangunan kualitas SDM yang unggul di setiap level hingga ke tingkat petani, agar kita mampu melakukan adopsi-modifikasi teknologi secara mandiri.

Narasi global tidak akan menjadi ancaman jika mampu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kedaulatan. Saatnya kita menempatkan diri bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pemain utama di rumah sendiri. Dengan infrastruktur mandiri, perlindungan genetika, keamanan data, serta kekuatan petani yang bersinergi, inilah jalan panjang menuju kemandirian bangsa yang sesungguhnya. Semoga.

*) Ir. Dadang Syamsul Munir MM,

Sekjen Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo)