Ketergantungan LPG Impor Makin Besar, Reformasi Subsidi DME Jadi Kunci
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG kini menjadi tekanan serius bagi ketahanan energi nasional. Di tengah lonjakan kebutuhan domestik, belanja subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin tidak efisien karena sebagian besar justru terserap untuk menopang komoditas impor, bukan menggerakkan sumber daya energi dalam negeri. Kondisi ini mendorong pemerintah mempercepat diversifikasi energi rumah tangga melalui pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2025 menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG terus memburuk dalam 5 tahun terakhir. Porsi impor LPG telah mendominasi lebih dari 75% konsumsi nasional. Pada 2021, dari total konsumsi 8,36 juta ton, impor tercatat mencapai 6,34 juta ton. Angka itu meningkat menjadi 7,49 juta ton pada 2025 dari total konsumsi 9,24 juta ton.
Baca Juga
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tekanan impor tersebut menggerus devisa negara dalam jumlah besar setiap tahun. "Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja itu sekitar Rp 120 triliun sampai Rp 150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia naik, pasti lebih besar lagi," ujar Bahlil seusai pelantikan pejabat eselon II di Kementerian ESDM di Jakarta, pekan lalu.
Tak hanya menguras devisa, beban subsidi LPG juga terus meningkat. Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja subsidi LPG mencapai Rp 67,6 triliun pada 2021, melonjak menjadi Rp 100,4 triliun pada 2022, lalu sebesar Rp 74,3 triliun pada 2023, Rp 80,9 triliun pada 2024, dan diperkirakan menembus Rp 87 triliun pada 2025.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menuntut pemerintah mencari sumber energi alternatif yang berasal dari bahan baku domestik. "Tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi selain mencari jalan agar bahan baku yang tersedia di dalam negeri bisa dikonversi untuk mengganti LPG," katanya.
Salah satu strategi yang tengah dipercepat pemerintah ialah hilirisasi batu bara kalori rendah menjadi dimetil eter (DME). Proyek ini dikembangkan oleh MIND ID melalui PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama PT Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga.
Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan percepatan pengembangan coal to DME dalam rangkaian groundbreaking proyek hilirisasi ke-2 pada akhir April 2026.
Tantangan keekonomian proyek
Meski diposisikan sebagai solusi strategis, sejumlah akademisi menilai keberhasilan proyek DME tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas produksi.
Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan keberlanjutan proyek sangat bergantung pada dukungan fiskal dan konsistensi kebijakan pemerintah. DME membutuhkan kepastian harga batu bara serta insentif subsidi agar harga jualnya kompetitif di tingkat konsumen.
"DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan capex gasifikasi itu tinggi. Jika harga batu bara di atas US$ 60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi," ujar Iwa.
Ia mendorong pemerintah mereformasi subsidi energi secara bertahap dari skema berbasis komoditas menuju subsidi berbasis individu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni basis data penerima bantuan sosial nasional.
Menurutnya, tanpa reformasi tersebut, insentif masyarakat untuk beralih ke jaringan gas bumi, kompor listrik, maupun DME akan tetap lemah. Iwa menekankan pentingnya indikator kinerja yang lebih terukur. Keberhasilan proyek, menurut dia, tidak cukup dilihat dari jumlah pabrik yang berdiri, melainkan dari penurunan volume impor LPG, penghematan subsidi, dan penurunan intensitas emisi per kapita.
Ia menegaskan diversifikasi energi rumah tangga merupakan isu lintas sektor yang menyangkut fiskal, ketahanan energi, lingkungan, hingga keadilan sosial. "Keberhasilannya bergantung pada konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan dan kemampuan mengelola transisi secara berkeadilan," jelasnya.
Pemerintah juga dinilai perlu menyusun peta jalan diversifikasi energi rumah tangga berdasarkan karakteristik wilayah. Di kota besar yang dekat jaringan transmisi gas, penggunaan jaringan gas bumi dinilai lebih realistis. Sementara di wilayah dengan surplus pasokan listrik, kompor induksi dapat menjadi pilihan utama.
Baca Juga
Rosan Rinci Hilirisasi di Sektor Mineral, Pabrik DME di Tanjung Enim Bakal Berkapasitas 1,4 Juta Ton
Adapun DME lebih cocok diterapkan di wilayah non-pipa, seperti Sumatra Selatan dan Kalimantan yang dekat dengan sumber bahan baku batu bara. Dengan pendekatan tersebut, potensi substitusi LPG diperkirakan dapat mencapai 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun, setara 55%-75% dari volume impor LPG saat ini.
Pengamat energi migas Hadi Ismoyo menilai pengembangan infrastruktur menjadi faktor krusial agar proyek ini dapat berjalan efektif. "Infrastruktur kompor DME sudah ada di Lemigas. Tidak masalah. Tinggal membuat pabrik skala besar. Danantara bisa kolaborasi dengan Pertamina yang sudah punya jaringan distribusi yang matang dan terukur," ungkap Hadi.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara, dan investor swasta akan menentukan apakah DME benar-benar mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada LPG impor atau sekadar menjadi proyek hilirisasi berskala besar tanpa dampak signifikan terhadap struktur subsidi energi nasional.
