Pemerintah Pelajari Potensi CNG 3 Kg Jadi Substitusi LPG yang Masih Didominasi Impor
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mendorong implementasi compressed natural gas (CNG) sebagai pengganti liquefied petroleum gas (LPG). Pasalnya, pemerintah mengklaim penggunaan CNG bakal lebih murah hingga 40% ketimbang LPG.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan, saat ini pihaknya sedang melakukan exercise terhadap penggunaan CNG 3 kg. Dia menegaskan bahwa amanat Presiden Prabowo Subianto adalah untuk membantu rakyat, sehingga nantinya CNG 3 kg ini ada kemungkinan bakal menjadi barang subsidi.
“Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat,” ucap Bahlil saat ditemui di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Terkait dengan harga untuk CNG 3 kg sendiri disebut Bahlil masih dalam tahap perhitungan. Namun, pemerintah mengupayakan agar harganya bisa lebih rendah dari LPG 3 kg sekarang atau minimal sama supaya tidak membebani masyarakat.
“Minimal sama (harganya dengan LPG). Kita lagi uji coba (CNG). Ini belum diimplementasikan, ya. Saya ulangi, ya. Ini masih dalam exercise,” tegas bahlil.
Baca Juga
Bea Masuk LPG 0% Jadi Angin Segar Industri Plastik, Tekan Biaya Produksi di Tengah Krisis
Lebih lanjut Bahlil menerangkan bahwa exercise CNG yang dilakukan saat ini adalah terkait dengan tabung untuk ukuran 3 kg. Sedangkan untuk CNG tabung 12 kg dan 20 kg sudah digunakan di sejumlah hotel dan restoran.
“CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini diharapkan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor LPG kita yang besar. Untuk CNG ini, untuk yang 12 kg, yang 20 kg itu sudah jalan, untuk dipakai di hotel dan restoran. Dan kemudian bagus, dan itu lebih efisien,” ucap dia.
Bahlil menyebut, saat ini Indonesia mengimpor sekitar 8,6 juta ton LPG per tahun untuk mencukupi konsumsi nasional. Besarnya impor tersebut menguras devisa negara hingga Rp 120 triliun sampai Rp 150 triliun setiap tahunnya, dan angka ini berpotensi melonjak jika harga minyak dunia naik
"Dan subsidi kita, itu Rp 80 sampai Rp 87 triliun. Nah, tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG," katanya.