Impor LPG 7,4 Juta Ton, Pemerintah Siapkan CNG Lebih Murah hingga 40%
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah terus mencari solusi untuk menekan ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) yang masih tinggi, sekaligus menjaga beban subsidi energi agar tetap terkendali.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia saat ini mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton (MT) LPG per tahun, sementara produksi domestik hanya mencapai sekitar 1,94 juta MT atau sekitar seperlima dari total kebutuhan nasional.
Baca Juga
Buana Lintas (BULL) Tambah Kapal Tanker LNG Kedua, Perkuat Bisnis Transportasi Gas
Kondisi tersebut turut berdampak pada besarnya beban subsidi LPG yang mencapai Rp 80–87 triliun per tahun. Sebagai alternatif, pemerintah tengah mengembangkan penggunaan compressed natural gas (CNG) sebagai pengganti LPG untuk kebutuhan rumah tangga.
“CNG ini 30% sampai 40% lebih murah dibanding LPG,” ujar Bahlil, dikutip Senin (4/5/2026).
Bahlil menjelaskan, teknologi gas terkompresi tersebut saat ini telah diuji coba di sejumlah restoran serta dapur program makan bergizi gratis (MBG), dan akan diperluas untuk penggunaan rumah tangga.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor energi, khususnya minyak mentah, guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah yang selama ini melalui jalur Selat Hormuz. Kini, sumber impor mulai diperluas ke kawasan Afrika, Amerika, hingga Rusia sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko geopolitik.
“Kalau bapak Presiden berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita kerja untuk memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini," ungkap Bahlil.
Baca Juga
Kendati menghadapi tekanan global, pemerintah memastikan stabilitas harga energi bagi masyarakat tetap terjaga. “Sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP mencapai US$ 100, insyaallah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik,” tegasnya.
Bahlil menekankan, ketahanan energi nasional dibangun melalui langkah bertahap dan terukur, mulai dari optimalisasi sumur migas yang belum produktif, percepatan pengembangan blok baru, hingga pengelolaan impor yang lebih efisien.
