AHY Pastikan Nelayan Terdampak 'Giant Sea Wall' Akan Direlokasi Layak
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah akan melakukan relokasi terhadap nelayan yang terdampak proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) tanpa menurunkan taraf hidup mereka.
AHY menegaskan, kebijakan relokasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan penggusuran tanpa tujuan.
Baca Juga
Giant Sea Wall Jakarta Dirancang Tampung Tol, MRT, dan Energi Hijau
“Relokasi nelayan, ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya, bukan menggusur tanpa tujuan, apalagi membuatnya lebih sengsara. Justru dengan ini kita berharap kesejahteraan nelayan itu semakin baik,” tegas dia dalam kick off meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Selain itu, AHY menyebut proyek GSW diharapkan mampu meningkatkan nilai tukar nelayan sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Penataan kawasan pesisir akan mendorong penyerapan tenaga kerja, termasuk bagi generasi muda di luar sektor perikanan. “Pada akhirnya semakin banyak masyarakat termasuk anak-anak muda kita yang terserap ke lapangan pekerjaan di luar dari profesi nelayan,” ujarnya.
AHY menekankan pengembangan proyek tersebut akan diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Integrasi ini mencakup sinkronisasi program KNMP dengan revitalisasi kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Baca Juga
Prabowo Pimpin Ratas di Istana, Bahas Pembangunan Giant Sea Wall Pantura
“Bapak Presiden jelas dalam visi beliau adalah bagaimana mengembangkan dan mengintegrasikan ini semua dengan konsep Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini juga dikelola oleh Kementerian KKP,” kata AHY.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah membahas kelanjutan proyek Giant Sea Wall dalam rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (20/4/2026). Rapat tersebut dihadiri, antara lain Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa, serta Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Ashaf.